Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam ke Istana Negara, Selasa, 1 November 2016. Beberapa ormas yang diundang adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia.
"Ya, betul. Inisiatif itu dari Presiden, yang mengundang ormas-ormas," kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan, saat dihubungi Tempo, Selasa, 1 November 2016.
Meski belum dipastikan, Amir mengatakan pertemuan itu bisa jadi membahas aksi demonstrasi besar yang akan dilakukan pada 4 November 2016, terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Amir menilai aksi demonstrasi itu sebagai aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat. Ia yakin aksi tersebut akan berjalan dengan damai asalkan tak ada provokasi. Ia juga mengimbau agar petugas kepolisian yang berjaga tidak ikut memprovokasi.
"Kami menekankan kepada aparat penegak hukum, bisa melihat mana yang damai dan mana yang enggak damai tindakan anarkistis itu," kata Amir.
Amir mengatakan MUI secara lembaga tidak terlibat dalam aksi demo tersebut. Namun, secara personal, kata dia, tidak ada larangan untuk mengikuti aksi itu. Ia pun berencana mengikuti aksi tersebut. "Insya Allah," kata dia.
Rencananya, ribuan orang dari berbagai organisasi yang dipimpin Front Pembela Islam (FPI) akan menggelar unjuk rasa kedua kalinya di Balai Kota DKI Jakarta dan sejumlah daerah lain di Tanah Air. Mereka mendesak aparat keamanan memproses hukum pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama saat menyitir Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya.
