TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan dukungannya pada rencana aksi demo besar yang dipimpin Front Pembela Islam pada Jumat nanti, 4 November 2016.

"Ini ada problem tuntutan masyarakat, pada dasarnya tuntutan ini adalah tuntutan keadilan dalam penegakan hukum, itu saja,"ujar Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Senin, 31 Oktober 2016.

Fahri menegaskan bahwa siapapun yang diduga melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap undang-undang orang itu harus diproses dalam mekanisme Pro Justicia hukum yang ada, maka undang-undang dasar negara Indonesia secara tegas mengatakan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dimata hukum, pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Menurut Fahri, pelaksanaan demonstrasi 4 November 2016 sebenarnya dipicu oleh ketersinggungan massa oleh pernyataan Basuki Tjahaja Purnama soal Surat Al-Maidah. Warga yang tersinggung lalu melapor ke polisi. "Di tempat lain, (reaksi massa--) mungkin sudah anarkistis," katanya.

Fahri menegaskan jika saja polisi cepat memproses pengaduan itu, maka massa tidak akan merasa perlu turun ke jalan. "Tetapi aparat penegak hukum nampak muter-muter, bilang tidak akan diproses, ini adalah provokasi yang menimbulkan kemarahan masyarakat umum," katanya.

"Kalau polisi dari awal, tepat tindakannya, sikapnya, tidak bertele-tele, dan menciptakan keraguan, maka sampai sekarang orang tak akan menganggap ada diskriminasi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. "Orang lalu mengembangkan seolah-olah diskriminasi dan pengistimewaan kepada saudara Basuki Tjahaja Purnama terlalu banyak, ini yang membuat orang tidak terima, jadi orang marah," katanya. "Itu wajar," kata Fahri.

Fahri Hamzah memastikan dirinya akan hadir di tengah massa pada demo 4 November 2016. Politikus lain yang akan hadir adalah Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon. "Saya siap hadir, karena ini menyangkut solidaritas rakyat. Pak Fadli juga siap," ujar Fahri.

Fahri menegaskan keikutsertaannya dalam unjukrasa itu tidak terkait dengan Pilkada 2017. "Aksi itu untuk meminta agar hukum ditegakkan dengan tanpa pandang bulu," katanya. "Kebersamaan dan kesetaraan di dalam hukum enggak pandang bulu. Siapa pun dari presiden sampai tukang becak semua sama. Kalau salah harus dihukum," ujar Fahri.

GRANDY AJI | WD