Menjelang Demo Tangkap Ahok, Brimob Bersiaga Jaga Jakarta

Reporter

Editor

Mustafa moses

Minggu, 30 Oktober 2016 06:48 WIB

Ilustrasi Brimob. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli membenarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan pengerahan puluhan kompi personel Brimob dari berbagai daerah untuk mengamankan unjuk rasa gabungan organisasi massa pada 4 November 2016 nanti. Hal itu disampaikan Tito lewat surat telegram yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal Unggung Cahyono dan dikeluarkan pada Kamis, 27 Oktober 2016.

"Siaga satu memang benar. Memang (telegram itu) untuk internal Polri," kata Boy saat ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu, 29 Oktober 2016. Dalam surat tersebut, Tito memerintahkan 17 Kapolda di daerah mengirimkan bantuan personel Brimob.

Rencananya, ribuan massa dari berbagai organisasi, salah satunya Front Pembela Islam (FPI), akan menggelar unjuk rasa kedua kalinya di Balai Kota DKI Jakarta dan seluruh daerah lain di Tanah Air. Mereka menuntut polisi menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena dianggap menistakan agama saat menggunakan Surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya.

Saat aksi pertama pada dua pekan lalu, dalam orasinya, massa berencana akan membunuh Ahok jika polisi tak kunjung menangkapnya. Mereka juga memberikan batas waktu kepada polisi untuk menangkap Ahok, yakni pada 4 November 2016. Sejauh ini, kepolisian belum mengetahui berapa estimasi massa yang akan berdemonstrasi.

Total pasukan yang dibutuhkan dalam surat itu, yakni 17 kompi dari Brimob Polri dan 12 kompi Brimob dari Polda Metro Jaya. Jumlah itu terdiri dari 3 kompi dari Polda Jawa Barat, 2 kompi Polda Jawa Timur, 3 kompi Polda Sumatera Selatan, 2 kompi Polda Kalimantan Timur, 1 kompi Polda Kalimantan Selatan, dan 2 kompi dari Kalimantan Tengah.

Selain itu, ada 2 kompi dari Polda Lampung, 1 kompi Polda Sumatera Barat, 2 kompi Polda Riau, 2 kompi Polda Bengkulu, 2 kompi bangka belitung, 2 kompi Polda Nusa Tenggara Timur, 2 Kompi Polda Sulawesi Utara, 1 Kompo Polda Banten, dan 1 kompo Polda Yogyakarta.

Pasukan itu dikirim dari berbagai daerah sejak beberapa waktu lalu dan telah tiba di Jakarta pada Sabtu atau Minggu, 30 Oktober 2016. Kemudian, mereka akan menggelar apel konsolidasi pada Senin, 31 Oktober 2016, di Monumen Nasional.

Sebelumnya, Tito juga menginstruksikan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan membuat perencanaan terkait rencana unjuk rasa yang akan dilakukan gabungan berbagai organisasi pada pekan depan. "Nanti diminta komunikasi dan koordinasi secara persuasif dengan berbagai elemen masyarakat," kata Boy.

Boy mengatakan instruksi tersebut disampaikan Tito saat memimpin rapat pengamanan di Mapolda Metro Jaya, Sabtu malam. Kapolda Iriawan diminta untuk berbicara dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat lain agar rencana demonstrasi pada Jumat nanti berjalan tertib.

AVIT HIDAYAT

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

4 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

6 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

10 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

10 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

12 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

14 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

15 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

18 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya