Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan kembalinya warga negara Indonesia (WNI) yang mendukung jaringan terorisme ISIS di Suriah tak perlu dipublikasi secara berlebihan. Wiranto sebelumnya menyebutkan setidaknya 53 WNI sudah terpapar radikalisme di negara tersebut.
"Tak tepat saya menjelaskan luas ke publik. Berbagai instansi terkait telah fokus mencegah agar tidak sampai merugikan masyarakat," ujar Wiranto di kantornya, Jumat, 28 Oktober 2016.
Menurut Wiranto, keberadaan WNI yang terpapar radikalisme setelah kembali dari lawatan luar negeri itu akan meresahkan bila dipublikasi secara rinci. Namun Wiranto memastikan pemerintah, khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), sudah melakukan persiapan penuh dalam pencegahan.
"Kami berharap Revisi Undang-Undang Terorisme yang digarap DPR sesuai dengan harapan, memberikan kekuatan baru pada satuan antiteror agar dapat bekerja aktif," tuturnya.
Pendiri Partai Hanura itu sebelumnya menekankan bahwa penangkalan radikalisasi bisa dilakukan lewat edukasi khusus. "Kami hapus pola pikir ISIS dan itu berhasil untuk kategori masyarakat biasa. Untuk tokoh-tokoh yang keras, diberikan perlakuan khusus," katanya pada Kamis, 27 Oktober 2016, tanpa menjelaskan secara rinci perlakuan yang dimaksud.
Wiranto Ogah Tanggapi Soal Kabar Siswa Ibnu Ma'sud Terlibat ISIS
8 September 2017
Wiranto Ogah Tanggapi Soal Kabar Siswa Ibnu Ma'sud Terlibat ISIS
Menkopolhukam Wiranto enggan berkomentar terkait dengan pemberitaan mengenai pengajar dan siswa Pesantren Ibnu Mas'ud di Bogor yang diduga bergabung dengan ISIS.