TEMPO.CO, Bandung - Buruh mengancam mogok nasional menuntut kepala daerah mengabaikan penghitungan kenaikan upah minimum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015. Dalam aturan itu, kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 8,25 persen.

“Seluruh daerah akan berunjuk rasa meminta bupati, walikota, dan gubernur menetapan upah minimum minimal naik 25 persen atau Rp 650 ribu,” kata Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan di sela aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis, 27 Oktober 2016.

Iwan mengatakan, buruh meminta semua kepala daerah mengabaikan surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meminta penghitungan kenaikan upah minimum menggunakan PP 78/2016. “Kemarin Gubernur Aceh saja berani menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi) naik sebesar 20 persen,” kata dia.

Menurut Iwan, PP 78/2015 bertentangan dengan Undang-Undang 13/2003 yang mengatur penghitungan kenaikan upah salah satunya berdasarkan pada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hitungan buruh, kenaikan upah minimum untuk dipergunakan tahun depan minimal 25 persen atau Rp 650 ribu.

“Itu berdasarkan hasil survey KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Kota Bandung yang sudah melakukan survey, kenaikan harga saat in sudah naik 20 persen,” kata dia.

Iwan mengatakan, buruh dari beragam organisasi bersiap melakukan mogok nasional jika kepala daerah menetapakan keniakan upah mengikuti PP 78/2016. “Mogok nasional akan ditentukan ketika seluruh daerah sudah melakukan unjuk rasa. Sekarang masih konslidasi,” kata dia.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, aksi yang digelar buruh Jawa Barat di depan Gedung Sate Bandung menuntut gubernur agar tidak menetapkan UMP yang akan ditetapkan 1 November 2016 ini berdasarkan penghitungan PP 78/2016. “Gubernur harus mengabaikan PP 78 dan menetapklan UMP berdasarkan survey KHL, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas,” kata dia di sela aksi itu, Kamis, 27 Oktober 2016.

Roy mengatakan, buruh meminta gubernur menetapkan kenaikan upah minimal 20 persen. “Kami mitna gubernur Jawa Barat untuk mengikuti gubernur Aceh, harus berani. Jangan takut dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja. Kita siap pasang badan,” kata dia.

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arief mengatakan, Menteri Tenaga Kerja pada 17 Oktober 2016 lalu mengirim surat edaran pada semua kepala daerah yang menetapakn penghitungan inflai dan angka pertumbuhan yang dipergunakan untuk menghitung kenaikan upah sebesar 8,25 persen. “Rinciannya inflasi 3,07 persen dan sisanya 5,18 persn eitu pertumbuhan ekonomi,” kata dia, Kamis, 27 Oktober 2016.

Ferry mengatakan, perhitungan inflasi itu hasil survey BPS periode September 2015 sampai September 2016. Sementara laju pertumbuhan ekonomi atau dihitung dari periode Triwulan III/2015 sampai Triwulan II/2016.

Menurut Ferry, Menteri Dalam Negeri juga mengirim surat edaran pada semua kepala daerah meminta penghitungan upah minimum agar mengacu pada PP 78/2016. “Surat itu menegaskan hasil evaluasi pelaksanaan penghitungan UMK dan UMP 2016 lalu. Ada tiga provinsi yang saat itu belum menetapkan UMP yaitu Jatim, Jateng, dan DIY. Disana disebutkan gubernur wajib menetapkan UMP,” kata dia.

Ferry mengatakan, PP 78/2016 isinya mewajibkan gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi paling lambat tangal 1 November. Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Sektoral opsional. “Yang wajib itu UMP. Kemudian untuk UMK, dapat ditetapkan. Kabupaten/Kota sekarang sedang membahas,” kata dia.

Menurut Ferry, Dewan Pengupahan Provinsi masih membahas rekomendasi penetapan UMP Jawa Barat. Mengikuti penghitungan PP 78 itu UMP Jawa Barat diperkirakan sekitar Rp 1,4 juta. “Hitungan simulasinya sekitar Rp 1,4 jutaan, itu dari UMP tahun lalu sekitar Rp 1,3 juta sekian,” kata dia.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, sejaktahun lalu pemerintah Jawa Barat menetpakan UMP. Penghitugannya mengikuti PP 78/2015. “PP itu sampai hari ini masih berlaku. Sederhana penghitungannya, inflasi tambah pertumbuhan ekonomi kali upah tahun lalu begitu praktisnya. PP itu ditandatangani oleh presiden. Gubernur terikat dengan PP itu, bupati/walikota terikat dengan PP Itu,” kata dia di Bandung, Kamis, 27 Oktober 2016. Soal tuntutan buruh itu, dia mengaku hanya bisa menampung dan meneruskan pada pemerintah pusat.

Di tempat berbeda, Walikota Bandung Ridwan Kamil mengaku, sudah menerima aspirasi buruh. “Belum saya jawab karena sedang di reviw. Baru minggu depan saya ketemu lagi dengan buruh untuk membahasnya. Pada dasarnya pemkot akan mengambil keputusan sesuai regulasi dan peraturan> Mau ditekan kaya apa pun juga, basisnya adalah peraturan,” kata dia, Kamis, 27 Oktober 2016.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2016 ditetapkan Rp 1.312.355. Penetapan UMP itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1244-Bangsos/2015 yang diteken Aher, sapaan Ahmad Heryawan, 1 November 2015. Formula penghitungan UMP itu mengacu pada PP Pengupahan dengan kenaikan 11,5 persen, yakni kumulasi Inflasi 6,83 persen dan Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,67 persen. UMK Ciamis tahun 2015 menjadi patokan yakni Rp 1,177 juta.

AHMAD FIKRI