TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso mengatakan pencegahan penyalahgunaan narkoba akan efektif dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba. Salah satu upayanya dengan memasukan materi bahaya narkoba ke dalam kurikulum pendidikan. Namun, belum terealisasi hingga kini.

"Mohon izin Pak Wiranto, kami sudah buat buku untuk dimasukkan ke dalam kurikulum SD, SMP, SMA. Sudah jadi Pak, sejak saya tiga bulan menjadi Kepala BNN dan sudah saya serahkan ke Menteri Pendidikan yang lama dan Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, tapi 2016 enggak masuk dalam kurikulum," kata Budi Waseso dalam kegiatan temu media di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2016.

Budi Waseso mengatakan penyalahgunaan narkoba banyak terjadi karena masyarakat tidak tahu. Untuk itu, sosialisasi bahaya narkoba dinilai sangat efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Salah satu caranya adalah dengan memasukan materi tersebut ke kurikulum pendidikan.

Baca: Usai Melayat, Jokowi Disambut Halo-Halo Bandung di KBRI Bangkok

BNN menyusun materi tersebut dan menyerahkannya ke Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Harapannya, materi tersebut masuk dan diajarkan di sekolah. Nyatanya, kata pria yang disapa Buwas itu, hingga kini materi tersebut tidak dimasukan ke kurikulum.

Buwas berharap dalam kurikulum ke depan materi tersebut dapat masuk. "Nah, mudah-mudahan ke depan ini masuk. Ini harapan-harapan kami sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pemberantasan narkoba."

Simak: Ditanyai Soal TPF Munir, Jokowi Kabur

Temu media itu adalah bagian dari pemaparan dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Dalam sesi Rabu ini, pemaparan dilakukan para menteri dan kepala lembaga bidang politik, hukum, dan keamanan. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Politi, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung Muhamad Prasetyo, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan Kepala BNN Budi Waseso.

AMIRULLAH

Baca juga:
Wiranto: Tak Ada Perintah Jokowi untuk Mengusut SBY
Cari Data Asli, Prasetyo Tak Pakai Data TPF Munir Milik SBY
Ini Alasan Jokowi Pilih Kiagus Badaruddin Jadi Kepala PPATK