INFO NASIONAL - Sistem transportasi merupakan aspek yang berperan penting dalam rantai pasok logistik. Karena itu, perlu dilakukan upaya dalam memperbaiki sistem transportasi di Indonesia agar tercapainya efisiensi biaya logistik.

Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dalam acara Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016. Dalam acara tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Utama PT PAL Surabaya M Firmansjah Arifin, Direktur Utama PT GMF Aero Asia Juliandra Nurtjahjo, dan Ketua Bidang Perhubungan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Karmelita Hartoto.

Menteri Budi yang melakukan paparan dengan tema “Penguatan Industri Peralatan Transportasi Nasional untuk Logistik” menambahkan, pemerintah telah berupaya memperbaiki sistem transportasi di Indonesia. “Perhatian pemerintah saat ini adalah untuk memperbaiki sistem transportasi di wilayah timur Indonesia dan menetapkan tempat-tempat yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus di luar pulau Jawa,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.

Budi juga mengungkapkan, pemerintah akan membangun tol laut yang akan menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat hingga wilayah Indonesia bagian timur. “Pemerintah akan melakukan perbaikan sistem dalam mekanisme penerbitan perizinan dan melakukan optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW),” imbuhnya.

Sementara itu, Juliandra Nurtjahjo berterima kasih kepada Bea Cukai atas fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) yang diberikan kepada PT GMF Aero Asia. Fasilitas itu, katanya, dapat menekan biaya logistik karena proses penyimpanan, penimbunan, dan clearance dapat dilakukan di tempat yang sama.

“Tentunya hal itu merupakan sebuah insentif untuk kami dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan meningkatkan nama baik penerbangan Indonesia di dunia internasional,” jelasnya

Heru Pambudi menyatakan dukungan terhadap program Kementerian Perhubungan. Heru mengungkapkan beberapa hal yang dapat dilakukan Bea Cukai untuk mendukung program-program tersebut.

“Kami dapat memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang modal, pemberian fasilitas gudang untuk penimbunan barang modal, dan pembangunan pusat logistik untuk alat-alat yang digunakan untuk membuat kapal laut dan pesawat udara,” pungkasnya. (*)