INFO JABAR - Data terakhir Badan Pusat Statistik per Maret 2016 menunjukkan angka kemiskinan Jawa Barat turun hingga 8,95 persen. Ini lebih baik dibandingkan dengan angka kemiskinan pada akhir 2015 yang mencapai 9,57 persen.

“Ke depan, target penurunan angka kemiskinan satu persen per tahun dapat tercapai,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam rapat koordinasi program pengurangan kemiskinan di Jawa Barat tahun 2016 di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir H Juanda Nomor 287, Bandung, Rabu, 19 Oktober 2016.

Menurut dia, diperlukan kerja sama antar-pemerintahan dan melakukan pendekatan pengurangan kemiskinan yang melibatkan semua pihak. Pendekatan yang bisa dilakukan, misalnya, langsung menyasar target rumah tangga sasaran melalui perlindungan sosial, peningkatan pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat usaha ekonomi.

“Kendala yang kita hadapi adalah mengenai kesimpangsiuran data kemiskinan. Perbedaan data, kedalaman data yang sulit diukur, sehingga ada anekdot ‘data di mana-mana, tapi di mana-mana tidak ada data,” kata Deddy.

Dia menjelaskan, dampak dari kesimpangsiuran data memunculkan perbedaan pada sasaran dan target dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan. Jika hal itu terus terjadi, sebesar apa pun anggaran, penurunan angka kemiskinan tidak akan optimal.

Terkait dengan validitas data, Deddy mendorong Pusdalisbang serta TKPKD Jawa Barat dan Kabupaten/Kota segera melakukan validasi dan sinkronisasi pendataan. Basis data terpadu harus dijadikan dasar dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk dalam perencanaan kegiatan di tahun anggaran 2017. “Efektivitas penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral dan lintas pemerintah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya,” katanya.

Selain itu, menurut Deddy, diperlukan pula evaluasi atas berbagai kebijakan program penanggulangan yang telah dan akan dilaksanakan. Sehingga alokasi anggaran kemiskinan yang direncanakan dan digulirkan telah melalui proses koordinasi terpadu di TKPKD. Juga secara sistematis melaporkan hasil pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan.

(*)