Jokowi Disarankan Bentuk Tim Independen Kaji Data TPF Munir

Reporter

Jumat, 14 Oktober 2016 08:25 WIB

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah menindaklanjuti kembali kasus pembunuhan Munir Said Thalib lewat pencarian data Tim Pencari Fakta terus bergulir. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mencari data tersebut yang diklaim hilang. Untuk langkah selanjutnya, Jokowi disarankan membentuk tim independen.

"Tim lama bisa dimanfaatkan untuk proses lebih lanjut," ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto kepada Tempo, Kamis, 13 Oktober 2016.

Beberapa anggota TPF Munir adalah Usman Hamid, Munarman, Bambang Widjojanto, Amrudin Harahap, Retno Marsudi, Hendardi, Kemala Chandra Kirana, dan Asmara Nababan. Beberapa di antaranya pernah atau masih memiliki jabatan di pemerintahan.

Baca: Jaksa Agung Tugaskan Jamintel Telusuri Dokumen TPF Munir

Sidarto menjelaskan, anggota TPF bisa dipertahankan pada tim independen nanti karena mereka sudah paham akan konstruksi perkaranya. Apalagi, mereka yang mencari fakta, data, dan saksi-saksi yang diperlukan.

Jika tim independen sepenuhnya berisi anggota baru, Sidarto takut pengusutan kasus Munir kembali berlarut-larut. Misalnya, karena anggota tim baru harus mempelajari dari awal data TPF yang telah ditemukan atau karena tim baru mempertanyakan akurasi data yang lama.

"Saya pikir sebaiknya bertahan dengan anggota TPF saja. Kalau sepenuhnya baru, nanti sudah beda waktu, beda saksi, itu bikin susah," ujarnya.

Baca: Tak Bisa Ungkap Kasus Munir, Kontras:Jokowi Jangan Maju Lagi

Sidarto menambahkan bahwa lembaga penegak hukum juga bisa diikutkan dalam menindaklanjuti data TPF Munir jika ditemukan. Namun, ia menyarankan agar lembaga penegak hukum terlibat saat perkara masuk ke tahap lidik atau penyidikan kembali.

"Ini ibaratnya kan masih pulbaket, pengumpulan barang keterangan. Setelah pulbaket, baru lidik, kemudian sidik," ujar Sidarto. Namun, ia mengingatkan agar fokus pemerintah lebih dulu memastikan keberadaan data TPF Munir.

Ditanyai apakah tim independen yang ia sarankan itu perlu diperkuat secara politis, misalnya dengan dukungan penuh Presiden Joko Widodo, Sidarto mengaku belum bisa berkomentar hingga ke sana.

Baca: EKSKLUSIF: Soal Kasus Munir, Hendropriyono: Bikin Saya Stres

Sebelumnya, TPF minta diperkuat secara politis agar mudah memeriksa saksi-saksi sensitif seperti Hendropriyono. Hendropriyono, yang merupakan mantan Direktur Badan Intelijen Negara, diyakini sebagai salah satu aktor di balik kematian Munir.

Hingga saat ini, pihak Istana Kepresidenan masih belum berkomentar soal kelanjutan pencarian data TPF Munir. Juru bicara Istana Kepresidenan Johan Budi sempat mengangkat telepon Tempo, tetapi tidak memberikan pernyataan. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki tidak merespon pesan yang dikirimkan Tempo.

ISTMAN MP

Baca juga:
Gatot Brajamusti Laporkan Pejabat dan Artis yang Terlibat Narkoba
Ahok Irit Bicara Politik, Dilarang Megawati?






Advertising
Advertising




Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

13 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

16 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

20 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

22 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya