Komnas HAM Soroti SARA pada Kasus Penolakan Kapolda Banten

Reporter

Kamis, 13 Oktober 2016 07:32 WIB

Kombes Listyo Sigit Prabowo dalam upacara Sertijab di Mapolda Banten, Serang, 13 Oktober 2016. Kombes Listyo ditolak sekelompok komunitas muslim sebagai Kapolda Banten. ANTARA/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai perkembangan dinamika sosial masyarakat kini terganggu. Penyebabnya, intensitas sentimen negatif terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) oleh masyarakat dengan perilaku intoleran tak hanya terjadi pada momentum pemilihan kepala daerah DKI 2017.

"Tapi juga berpengaruh pada aspek yang lain, termasuk pengelolaan negara," kata komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, dari keterangan tertulis, Rabu, 12 Oktober 2016.

Natalius mengungkapkan, salah satu contoh kasus yang terjadi adalah penolakan sekelompok komunitas muslim terhadap penunjukan Komisaris Besar Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten lantaran nonmuslim. Menurut Natalius, alasan tersebut sangat tidak beralasan.

Natalius mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara tidak boleh kalah melawan kelompok sipil intoleran. Sebab, negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan menegaskan keutuhan kebinekaan bangsa berbasis Pancasila, UUD 1945, dan adagium Bhinneka Tunggal Ika. "Dengan memperhatikan hak asasi manusia," ujarnya.

Natalius mengatakan ketegasan Presiden untuk menolak orang-orang yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa merupakan wujud nyata pemerintah dalam menegaskan bahwa Indonesia adalah negara plural dan modern, egaliter, serta meritokrasi dalam rekrutmen penyelenggara negara, baik melalui pengangkatan maupun pemilihan.

Komnas HAM, kata dia, menyatakan kewajiban utama negara adalah memastikan adanya jaminan perlindungan terhadap warga negara tanpa melihat latar belakang SARA. Karena itu, ujar Natalius, pemerintah harus menjamin negara tidak dibonsai dalam sektarianisme dan eksklusivisme yang naif dan dapat mengganggu keutuhan negara bangsa.

"Tindakan pencegahan dan deteksi dini terhadap adanya gangguan instabilitas nasional melalui intervensi dan penetrasi bahaya atas dasar kebencian berbasis SARA menjadi urgensi bagi pemerintah, kepolisian, lembaga intelijen, serta tokoh-tokoh masyarakat dan agamawan, juga pihak-pihak terkait," tuturnya.

FRISKI RIANA

Berita terkait

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

25 hari lalu

Miniatur Toleransi dari Tapanuli Utara

Bupati Nikson Nababan berhasil membangun kerukunan dan persatuan antarumat beragama. Menjadi percontohan toleransi.

Baca Selengkapnya

Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

42 hari lalu

Indonesia Angkat Isu Literasi Keagamaan Lintas Budaya di Sidang Dewan HAM PBB

Isu tersebut dinggap penting diangkat di sidang Dewan HAM PBB untuk mengatasi segala bentuk intoleransi dan prasangka beragama di dunia.

Baca Selengkapnya

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

10 Desember 2023

10 Desember Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, Ini Isi Deklarasinya

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-75 menghadirkan tema dan konsep berbeda di Indonesia, berikut ini tema dan isi deklarasinya.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

16 November 2023

Asal-usul Hari Toleransi Internasional yang Diperingati 16 November

Setiap 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Internasional.

Baca Selengkapnya

Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

18 Juni 2023

Terkini Metro: Pangdam Jaya Ajak Remaja Masjid Jaga Toleransi, BMKG Minta Warga Depok Waspada Kekeringan

Kepada remaja masjid, Pangdam Jaya mengatakan pluralisme sebagai modal kuat dalam bekerja sama untuk menjaga persaudaraan dan kedamaian di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

24 Mei 2023

Mas Dhito Puji Toleransi Umat Beragama Desa Kalipang

Berbudaya itu, bagaimana budaya toleransi beragama, menghargai umat beragama lain, budaya tolong menolong.

Baca Selengkapnya

Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

1 April 2023

Ngabuburit di Tepi Danau Jakabaring Sambil Lihat Simbol Toleransi Beragama

Di akhir pekan atau hari libur nasional, Jakabaring Sport City menjadi pilihan destinasi liburan dalam kota yang seru.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

16 Februari 2023

Ketua MPR Ajak Junjung Tinggi Nilai Toleransi Agama

Indeks perdamaian global terus memburuk dan mengalami penurunan hingga 3,2 persen selama kurun waktu 14 tahun terakhir.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

2 Februari 2023

Bamsoet: MPR dan MUI Siap Gelar Sosialisi Empat Pilar MPR

Sosialisasi itu akan mengangkat tema seputar peran organisasi keagamaan dalam menjaga kerukunan dan kondusivitas bangsa.

Baca Selengkapnya

Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

16 November 2022

Wakil Kepala BPIP Dorong Pemkab Klaten dan FKUB Raih Penghargaan

Klaten disebut sebagai miniaturnya Indonesia. Di tengah keberagaman agama tetap memiliki keharmonisan, persatuan dan kesatuan.

Baca Selengkapnya