TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menentukan beberapa langkah awal dari program reformasi hukum berupa paket Kebijakan Hukum I. Salah satunya fokusnya adalah pemberantasan pungutan liar di berbagai lembaga negara.
"Presiden menyetujui pembentukan OPP atau Operasi Pemberantasan Pungli," kata Pramono dalam keterangan pers seusai Rapat Terbatas Reformasi Hukum di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, 11 Oktober 2016.
Menteri Pramono menuturkan pembentukan OPP akan dimatangkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto selaku penanggung jawab pelaksanaan paket kebijakan hukum. Presiden Jokowi berharap, dalam waktu dekat OPP sudah bisa direalisasikan.
Baca: OTT di Kemenhub, Presiden: Pecat Pelaku Praktek Pungli
Wiranto mengamini pernyataan Pramono bahwa gebrakan pertama Paket Kebijakan Hukum I adalah pemberantasan pungutan liar. Menurut dia, OPP dibentuk karena pungli sudah merajalela di berbagai lembaga dan sudah terlalu lama dibiarkan berkembang biak. Namun, pemberantasan pungli tidak hanya melalui OPP. Wiranto mengatakan akan dibentuk juga mekanisme pelaporan dari masyarakat yang menghadapi pungli di berbagai lembaga pemerintah.
Baca: OTT di Kemenhub, Menteri yang Lapor Polisi
"Dengan begitu, harapannya, pungli bisa berangsur hilang," ujar Wiranto.
Ditanya kapan OPP ini akan mulai efektif, Wiranto mengatakan OPP berlaku per Oktober ini. Namun, dia merahasiakan lembaga mana yang pertama akan dilaksanakan OPP.
ISTMAN M.P.
Berita terkait
Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia
10 jam lalu
Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%
Baca SelengkapnyaGibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan
10 jam lalu
Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.
Baca SelengkapnyaApple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini
12 jam lalu
Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaKontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia
13 jam lalu
Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga
14 jam lalu
Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak
Baca SelengkapnyaHardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini
14 jam lalu
Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?
Baca SelengkapnyaHarga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani
14 jam lalu
Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah
15 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Baca SelengkapnyaKaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah
15 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.
Baca SelengkapnyaTimnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah
16 jam lalu
Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.
Baca Selengkapnya