DPD Rapat Paripurna Bahas Pencopotan Irman Usman Rabu Ini  

Reporter

Minggu, 2 Oktober 2016 10:42 WIB

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) keluar dari gedung KPK seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, 17 September 2016, malam. Irman Gusman ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK beserta barang bukti uang senilai Rp 100 juta, pada Sabtu dini hari. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad mengatakan keputusan penggantian Ketua DPD Irman Gusman baru akan dilakukan pada Rabu, 5 Oktober mendatang, dalam rapat paripurna luar biasa. Hasil rapat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.

"Itu kan perlu sidang paripurna luar biasa untuk memutuskannya, kita lihat nanti," kata Farouk saat dihubungi, Jakarta, Ahad, 2 Oktober 2016.

Baca: Badan Kehormatan Berhentikan Irman Gusman sebagai Ketua DPD

Sejak operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 17 September 2016, terjadi pro dan kontra pencabutan Irman dari jabatannya sebagai Ketua DPD.

Beberapa waktu lalu Badan Kehormatan DPD juga sempat mengungkapkan kemungkinan pencopotan Irman dari kursi Ketua DPD. Hal ini didasarkan Pasal 52 tentang Tata Tertib DPD.

Baca: Ternyata Penyuap Ketua DPD Irman Gusman Berstatus Terdakwa!

Rapat pleno BK DPD juga sebenarnya telah memutuskan penghentian Irman Gusman. Namun, menurut Farouk, keputusan akhir ada pada hasil sidang paripurna luar biasa pekan depan.

Itu pun, menurut Farouk, keputusannya bisa saja tertunda. Hingga keputusan diambil, ia dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas akan memimpin DPD sebagai pelaksana tugas (plt) ketua. "Kalau lancar (ada keputusannya) ya nanti akan dirapatkan oleh Badan Musyawarah setelahnya, kalau belum saya dan Bu Hemas yang akan menjadi plt-nya sampai keputusannya final," ujar Farouk.

Baca: KPK Sebut Kasus Irman Gusman Sangat Tercela, Ini Sebabnya

Terkait dengan tim sepuluh yang dibentuk untuk melakukan investigasi terhadap aliran ekspor impor gula. Farouk mengaku tidak akan mempengaruhi keputusan sidang nanti. Menurut dia, tim tersebut hanya bertujuan untuk penguatan DPD bukan untuk mengintervensi kasus Irman.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

6 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

8 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

17 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

2 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

2 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

3 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya