INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta tujuh pemerintah daerah di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Bekasi, Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Indramayu, dan Kabupaten Purwakarta, meningkatkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 yang akan dievaluasi tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kementerian Dalam Negeri mulai 26 September 2016 hingga satu minggu ke depan.

Ketujuh kabupaten/kota ini masih berada di peringkat tinggi, yaitu di angka 2.800. Namun Aher ingin agar dapat menembus angka 3.000, sehingga masuk peringkat sangat tinggi. Dengan begitu, Provinsi Jawa Barat akan tetap berada di tiga besar. Bahkan meningkat ke posisi kedua, menggeser Provinsi Jawa Tengah, dalam penilaian LPPD tahun ini.

“LPPD adalah pemeriksaan keseluruhan tidak hanya di provinsi, tapi juga kabupaten/kotanya. Jadi Jawa Barat tidak akan pernah mendapatkan yang terbaik tanpa disokong oleh terbaiknya kabupaten/kota,” kata Aher saat menerima tim EKPPD Kemendagri di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Senin, 26 September 2016.

“Tapi ketujuh kabupaten/kota ini tidak parah. Posisinya masih tinggi di angka 2.800, tapi saya ingin di angka 3.000, yaitu sangat tinggi agar Jawa Barat tetap di tiga besar. Target kita menggeser Jawa Tengah di posisi dua,” ujar Aher.

LPPD merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang sangat lengkap, gabungan antara laporan LKIP dan LKPD. Untuk tahun ini, indikator penilaiannya saja mencapai 700 poin. Hal ini menuntut keseriusan pemerintah daerah membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah dikeluarkan.

“Anggaran yang telah kita gunakan harus jelas peruntukannya, fungsinya, manfaatnya, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Saat ini 19 kota/kabupaten di Jawa Barat yang termasuk tinggi penilaian LPPD-nya adalah Kota Depok, Cimahi, Banjar, Bogor, dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Subang, Garut, Cianjur, Bandung, Bogor, Bekasi, Cirebon, Majalengka, Sukabumi, Kuningan, Tasikmalaya, dan Kabupaten Karawang.

Saat ini posisi pertama untuk laporan LPPD masih dipegang Provinsi Jawa Timur, disusul Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat.

Ketua tim Direktur EKPPD Kemendagri Gunawan MA mengatakan dia bersama 10 anggota timnya akan melakukan evaluasi dan validasi terhadap capaian kinerja Pemrov Jawa Barat dan semua kabupaten/kota-nya di Gedung Sate selama satu minggu.

“LPPD ini untuk memperoleh kepastian data capaian kinerja seluruh Pemda agar valid dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Tujuannya, kata Gunawan, untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemprov dan kabupaten/kota-nya setiap tahunnya.

Penetapan peringkat dan penentuan status pemerintah daerah akan dilaksanakan pada akhir Desember mendatang. (*)