Presiden Jokowi (tengah) menjawab pertanyaan wartawan saat meninjau Pasar Lokal Keyabi di Kabupaten Nduga, Papua, 31 Desember 2015. Rusman/Setpres
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan membuka sekolah pilot untuk warga di Biak, Papua, pada Oktober mendatang. Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Papua Lenis Kagoya, pembukaan sekolah pilot itu merupakan jawaban atas tertinggalnya pendidikan anak-anak Papua dibanding di daerah lain di Indonesia.
"Sekolah pilot ini akan diresmikan pada Oktober, minggu kedua," ujar Lenis setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin, 26 September 2016. Lenis melanjutkan, gedung sekolah tersebut sudah dibangun dan fasilitasnya telah tersedia berkat kerja sama dengan pihak swasta. Yang kurang, kata dia, hanyalah calon-calon pilotnya.
Sejauh ini, kata Lenis, Papua sudah memiliki 30-an calon pilot yang dilatih di luar Papua, yakni Cirebon. Begitu sekolah pilot di Papua diresmikan, para calon pilot itu akan kembali ke Papua untuk melanjutkan pendidikannya di sana bersama calon-calon pilot baru lain.
Presiden, kata dia, berharap sekolah pilot ini bisa mengantar anak-anak Papua menjadi pilot di Garuda, Lion Air, dan sebagainya. "Mau kami siapkan di Papua karena di Papua, kan, banyak gunung dan angin laut. Kami ingin mereka (calon pilot) ke depannya terbiasa dengan kondisi di Papua," ucapnya.
Ditanyai soal kapasitas dan fasilitas yang ada di sekolah pilot tersebut, Lenis menyebutkan di sana akan ada sembilan pesawat latih terbang. Selain itu, ada 10 instruktur dengan jumlah maksimal siswa yang bisa dilatih adalah 40 orang. "Lama sekolahnya akan sekitar 1,5 tahun," ujarnya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
11 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.