Putusan Mahkamah Konstitusi Sulitkan Pemberantasan Korupsi
Reporter
Editor
Rabu, 26 Juli 2006 15:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menilai putusan Mahkamah Konstitusional atas uji materil pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi akan menyulitkan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Jaksa agung merasa sedih karena pemberantasan korupsi akan jadi semakin sulit dengan pendapat seperti itu," ujar Arman, sapaan Abdul Rahman dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (26/7). Ia menganggap putusan MK merupakan hari besar bagi para koruptor. "Tapi mereka (koruptor) jangan cepat-cepat gembira, sebab ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif sudah ada jauh sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999," ujar Arman. Undang-undang nomor 31 yang kini sering dipakai oleh penegak hukum ini memang yang disinggung oleh MK. Padahal sebelum ada undang-undang tersebut Mahkamah Agung dalam putusannya telah menjadi yurisprudensi tetap. Arman mencontohkan, kasus Direktur Bank Bumi Daya, Natalegawa, yang harus mengukur pelanggaran peraturan hukum berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis dan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan masyarakat. Fanny Febiana
Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh meminta agar salah satu tersangka kasus Hilton, Pontjo Sutowo segera diperiksa. Menurutnya tanpa harus menunggu pemeriksaan tersangka lain, Ali Mazi yang harus menunggu ijin presiden, pemeriksaan bisa dilakukan.
Masyhudi Ridwan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Baru
26 September 2005
Masyhudi Ridwan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Baru
Sebanyak 33 pejabat eselon 2 di lingkungan Kejaksaan Agung, Senin (26/9), dilantik oleh Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Mereka adalah kepala kejaksaan tinggi, staf ahli, dan posisi lain di lingkungan kejaksaan.
Janji Jaksa Agung untuk menyelesaikan tunggakan perkara sejak tahun 1998-2003 pada Juli 2005, tak bisa ditepati. Bahkan kini Jaksa Agung, Abdurahman Saleh melarang staf atau pejabat Kejaksaan Agung memberikan keterangan kepada pers.
Menteri Dalam Negeri, M. Maruf, usai rapat koordinasi masalah evaluasi Surat Keputusan Bersama Nomor 1 tahun 1969, menyatakan akan memasukkan lembaga Forum Kerukunan Antarumat Beragama dalam SKB itu.
Tim Kasus TAC Pertamina : Segera Dilimpahkan ke Jaksa Agung
30 Agustus 2005
Tim Kasus TAC Pertamina : Segera Dilimpahkan ke Jaksa Agung
Pembahasan kasus Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina di tingkat tim sudah hampir selesai. Dalam waktu dekat ini akan segera diserahkan kepada Jaksa Agung.
Isteri Jaksa Agung Minta Istri Jaksa Tak Dorong Suaminya Korupsi
3 Agustus 2005
Isteri Jaksa Agung Minta Istri Jaksa Tak Dorong Suaminya Korupsi
Istri Jaksa Agung Abdurrahman Saleh, Ny Anissa Ahmad Abdurrahman Saleh menghimbau para istri jaksa di seluruh Indonesia agar tidak tergiur dengan harta yang bukan haknya. Karena jika itu terjadi sama halnya dengan mendorong para suami ini melakukan tindak pidana korupsi.
Penahanan Dirut PT.Dirgantara Indonesia Masih Dikonsultasikan
26 Juli 2005
Penahanan Dirut PT.Dirgantara Indonesia Masih Dikonsultasikan
Untuk menangani kasus PT Dirgantara Indonesia, Menteri Negara BUMN Sugiharto hari ini Selasa (26/7) berkonsultasi mengenai pertimbangan hukum kepada Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh selaku pengacara negara.
