Sejumlah poster penuntutan dan penolakan terlihat saat sejumlah massa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2016. Mereka mendesak Pimpinan KPK yang baru untuk segera mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Padang - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menuntaskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century. Dua perkara itu masuk extraordinary crime yang harus ditangani KPK.
"Ingat, KPK dilahirkan untuk menangani kasus extraordinary," ujarnya setelah memberikan kuliah umum di IAIN Imam Bonjol Padang, Jumat, 19 September 2016.
Ia mengatakan rakyat berharap KPK jangan menghentikan kasus ini. Dua perkara besar yang merugikan negara itu harus diusut secara tuntas. "KPK sebagai lembaga yang menjadi harapan rakyat banyak, jangan kecewakan harapan rakyat itu," ujarnya
KPK kemarin menyatakan akan menutup kasus BLBI dan Century. Alasannya, sampai saat ini belum ditemukan bukti baru yang kuat untuk melanjutkan kasus yang merugikan negara hingga ratusan triliun itu.
Namun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengaku penanganan kasus Bank Century dan BLBI belum dihentikan. Perkara ini masih berada di tahap penyelidikan. "Setahu saya sih belum (dihentikan)," ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis malam, 15 September 2016.
Perkara ini, katanya, belum bisa masuk ke tahap penyidikan. Sebab, alat buktinya belum cukup, sehingga masih butuh pengembangan.
Basaria enggan menjelaskan perkembangan kasus Century dan BLBI ini. Ia mengaku akan mengecek lagi dua kasus yang pernah menjadi sorotan publik ini. "Nanti coba saya cek dulu," ujarnya.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
4 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
5 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
11 Februari 2024
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
11 Februari 2024
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.