Foto udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rapat terbatas mengenai reklamasi Teluk Jakarta. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan keberlanjutan reklamasi Teluk Jakarta harus memperhatikan dampak sosial terhadap nelayan. Pemerintah, kata dia, harus menghitung pendapatan nelayan yang hilang akibat dari reklamasi.
"Jangan, ini hebatnya cuma untuk kepentingan pengembang saja," kata Fahri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 September 2016.
Ia meminta agar pemerintah kompak terkait dengan keputusan reklamasi. "Jangan beda terus antara Gubernur, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman," ujarnya.
Reklamasi Teluk Jakarta sempat dihentikan oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli. Namun, penggantinya, Luhut Binsar Pandjaitan, memutuskan untuk melanjutkan reklamasi tersebut. Menurut Luhut, reklamasi bisa dilanjutkan dengan cara menerapkan rekayasa teknis. "Kalau nanti ada perlu penyesuaian-penyesuaian, kita lakukan penyesuaian," ujarnya di kantornya, Jumat, 9 September 2016.
Adapun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan kelanjutan reklamasi menunggu hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang pembangunan tanggul laut raksasa.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
