Menteri Yasonna: Arcandra Sudah Tak Berstatus Warga Amerika  

Reporter

Rabu, 7 September 2016 22:12 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III atau komisi hukum DPR di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Ghoida Rahmah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Arcandra Tahar telah kehilangan status kewarganegaraan Amerika Serikat sejak 15 Agustus 2016. Ia pun menegaskan statusnya kini adalah warga negara Indonesia.

"Sudah disetujui Kementerian Luar Negeri Amerika dan ia mendapatkan Certificate of Loss Nationality," kata Yasonna setelah rapat dengan Komisi Hukum DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 7 September 2016.

Menteri Hukum dan HAM juga telah menerbitkan surat keterangan perihal status kewarganegaraan Arcandra. Surat tersebut bernomor AHU-1 AH. 10 01 Tahun 2016 tertanggal 1 September 2016.

Baca: Soal Arcandra, Apa Daftar Paten di Amerika Perlu Jadi WNA?

Yasonna menuturkan Arcandra tetap menjadi warga negara Indonesia karena mempertimbangkan asas perlindungan maksimum dan asas tidak mengenal tanpa kewarganegaraan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berujar, pemerintah tidak bisa mencabut kewarganegaraan Arcandra karena ia akan berstatus stateless. "Kalau diteruskan, saya akan dipidana 3 tahun karena sengaja menghilangkan kewarganegaraan seseorang," ujar Yasonna.

Baca: Bahas Kedaulatan Energi, Projo Datangkan Arcandra Tahar

Polemik status kewarganegaraan Arcandra mencuat saat dia dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Setelah pengangkatan itu, diketahui Arcandra memiliki dua kewarganegaraan. "Saat diangkat, kami sama sekali tidak tahu," tutur Yasonna.

AHMAD FAIZ

Baca Juga:
Dinkes DKI Telah Periksa Gerai Pizza Hut di Jakarta
3 Bukti Pizza Hut Perpanjang Masa Kedaluwarsa






Advertising
Advertising





Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

2 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

2 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

4 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

4 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

5 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

5 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

5 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

12 hari lalu

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

25 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya