Polisi Hanya Usut Marugame Udon, Ini Alasannya  

Reporter

Selasa, 6 September 2016 14:17 WIB

Konferensi pers Klarifikasi PT Sriboga Marugame Indonesia (Marugame Udon Indonesia), atas produk Pizza Hut dan Marugame, di Hotel Sultan, Jakarta, 4 September 2016. TEMPO/Danang Firmanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Purwadi Arianto mengatakan pihaknya tidak memeriksa kasus Pizza Hut dalam dugaan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa. "Yang Pizza Hut tidak kami tangani, yang kami tangani hanya MU (Marugame Udon)," katanya di kantor Bareskrim, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2016.

Purwadi beralasan polisi belum menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penggunaan bahan makanan kedaluwarsa pada Pizza Hut. Hal itu berbeda dengan Marugame Udon, yang sudah ada aduannya dari masyarakat.

Baca: Heboh Bahan Kedaluwarsa, Polisi: Ada Tepung Expired, Lalu...

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada laporan terkait dengan Pizza Hut, Purwadi tidak memberi jawaban tegas. "Kami (Bareskrim) hanya menangani MU (Marugame Udon)," ujarnya, dengan nada tegas.

Pizza Hut dan Magurame Udon ramai diperbincangkan setelah mencuat dugaan bahwa makanan di restoran tersebut menggunakan bahan kedaluwarsa. Dugaan itu dimuat dalam investigasi majalah Tempo edisi 2-9 September 2016.

Baca: Hindari Makanan Kedaluwarsa, Ini yang Perlu Dicek Konsumen

Sebanyak 14 jenis bahan pangan usang ditengarai dipakai keduanya selama lebih dari tiga tahun sampai April lalu. Tempo dan BBC Indonesia mendapatkan sejumlah bukti pemakaian bahan usang. Kepolisian saat ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

ARKHELAUS W.

Baca Juga:
Sidang Kopi Maut: 3 Senjata Jessica Mentahkan Tuduhan Jaksa
Ahmad Dhani: BG di BIN, Mega Dukung Ahok, Jika PDIP Kalah...

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

21 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

23 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya