Bupati Banyuasin Ditangkap Setelah Pengajian Naik Haji  

Senin, 5 September 2016 15:40 WIB

Bupati Banyuasin, Yan Anton Ferdian dikawal oleh sejumlah petugas saat tiba di gedung KPK, Jakarta, 4 September 2016. Bupati Banyuasin dibawa ke KPK usai dibekuk dalam Operasi tangkap tangan (OTT) di kediamannya di Banyuasin oleh KPK. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan mengungkapkan detik-detik operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Ahad, 4 September 2016. Salah satu orang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian.

Menurut Basaria, operasi dilakukan setelah lembaganya mendapat laporan dari masyarakat tantang adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Bupati Yan Anton terkait dengan proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. “Yan butuh dana, lalu dia ijon dengan pengusaha untuk proyek Dinas Pendidikan," kata dia di kantornya, Senin, 5 September 2016.

Baca: Bupati Banyuasin Ditangkap, Golkar Tunggu Putusan Hukum

Basaria mengatakan operasi pertama dilakukan pada Ahad, 4 September 2016, di Palembang. Sekitar pukul 07.00 WIB, penyidik antirasuah menangkap Kirman, yang diduga sebagai pengepul dana. Kirman diduga selalu menjadi penghubung antara pengusaha dan pejabat. Pada pukul 09.00 WIB, penyidik bergerak ke kediaman Sutaryo. Setelah itu, penyidik pergi ke rumah dinas Bupati Yan Anton.

Sampai di sana, ternyata ada pengajian untuk keberangkatan haji. Yan dan istrinya berencana pergi haji pada 7 September 2016. Penyidik pun menunggu hingga pengajian selesai. Begitu bubar, Yan beserta Umar dan Rustami ditangkap. Di saat yang sama, penyidik menangkap Zulfikar di salah satu hotel di kawasan Mangga Dua, Jakarta Utara.

Dari tangan Yan, penyidik menyita uang Rp 299,8 juta dan US$ 11.200 (setara dengan Rp 147 juta). Di tangan Sutaryo, penyidik menemukan uang Rp 50 juta. Selanjutnya, di tangan Kirman, penyidik menyita bukti setoran biaya haji dari PT TB senilai Rp 531,6 juta. Basaria menduga pemberian uang dan fasilitas haji itu berasal dari Zulfikar. Sebagai gantinya, Yan akan memberikan proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin.

Baca: KPK Tetapkan 6 Tersangka Suap Proyek Pendidikan Banyuasin

Dalam perkara ini, KPK menetapkan enam tersangka. Mereka adalah Direktur CV Putra Pratama Zulfikar Muharami, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, Kepala Sub-Bagian Rumah Tangga Pemerintah Kabupaten Banyuasin Rustami, Kepala Dinas Pendidikan Banyuasin Umar Usman, Kepala Seksi Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bidang Program dan Pembangunan Dinas Pendidikan Banyuasin Sutaryo, serta seorang pengusaha bernama Kirman.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

5 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

7 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

11 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

14 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

22 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya