TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan ada enam target dan sasaran bidang pendidikan serta kebudayaan yang akan dicapainya.

Poin pertama adalah penguatan pelaku pendidikan. “Kami akan meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan karakter bangsa,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 4 September 2016.

Penguatan pelaku pendidikan dilakukan pemerintah dengan meningkatkan kompetensi, kinerja, dan apresiasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Peran orang tua dan masyarakat juga perlu untuk dioptimalkan.

Muhadjir mengatakan bahwa perluasan akses pendidikan menjadi poin penting selanjutnya. Pada 2017, pemerintah menargetkan sebanyak 17,9 siswa memperoleh Kartu Indonesia Pintar.

Selain itu, pemerintah akan membangun 210 unit sekolah baru, membangun 2.500 ruang kelas, merehabilitasi 41 ribu ruang kelas, serta merenovasi 294 sekolah. Kementerian juga berencana membangun 2.140 laboratorium dan 1.332 perpustakaan.

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan peningkatan kualifikasi guru harus tercapai kepada 14 ribu guru. Pemberian insentif bagi guru non-PNS pun harus dilakukan terhadap 116 ribu guru.

Selain itu, pihaknya juga akan memberikan tunjangan khusus kepada 24 ribu guru, menyediakan 796 ribu guru pembelajar, 14 ribu bantuan peralatan pendidikan, hingga sertifikasi sebanyak 100 ribu guru. Selain itu juga akan mengakreditasi 40 ribu sekolah dan lembaga.

Muhadjir mengatakan perihal peningkatan budaya, pihaknya akan mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya lokal. Ada sebanyak 13 ribu cagar budaya yang akan didaftarkan.

Selain itu, juga perlu merevitalisasi 122 museum, 75 desa adat, memberikan bantuan kepada 175 komunitas budaya dan sejarah, serta bantuan alat kesenian kepada 100 sekolah.

Kementerian pun akan mengirim sebanyak 200 pengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing dan menambahkan 36.400 kata dalam linguistik. Sementara itu target terakhir adalah penguatan partisipasi publik.

Muhadjir berkeinginan mempertahankan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangannya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Ia berharap Kementerian mendapatkan nilai 80 untuk laporan akuntabilitas kinerja dan 77 untuk indeks kepuasan pemangku kepentingan.

DANANG FIRMANTO