Budi Gunawan Bakal Mulus Uji Kelayakan sebagai Kepala BIN

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jumat, 2 September 2016 19:11 WIB

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian berjabat tangan dengan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan usai pelantikan Komjen Pol Tito Karnavian menjabat Kapolri di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Presiden Jokowi diminta melakukan reformasi di tubuh Polri. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan fraksinya mendukung keputusan Presiden Joko Widodo mengajukan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut Johnny, Budi Gunawan layak menduduki jabatan tersebut karena memiliki pengalaman selama menjadi perwira tinggi Polri. "Pak BG (Budi Gunawan) cocok untuk pos Ka BIN," kata Johnny lewat pesan pendek, Jumat, 2 September 2016.

Sosok Budi Gunawan sempat menjadi pro-kontra saat dicalonkan sebagai Kepala Polri karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan lantas mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya dan dikabulkan.

Johnny menegaskan, fraksinya tidak mempermasalahkan kasus tersebut. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dulu sudah disetujui DPR. "Praperadilan (penetapan status tersangka) pun dimenanginya," ujarnya.

Surat pencalonan Budi Gunawan telah diterima pimpinan DPR. Surat tersebut diserahkan langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selanjutnya, pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk memutuskan alat kelengkapan mana yang akan menindaklanjuti pencalonan Budi tersebut.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengapresiasi pengajuan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. "Saya sudah mendengar Bapak Presiden Jokowi telah mengirimkan surat pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN untuk menggantikan Bapak Sutiyoso. Saya sangat mengapresiasi langkah Presiden ini," tutur Novanto.

Pengamat intelijen Ridlwan Habib meyakini semua fraksi di DPR akan menerima pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN. "Saya kira semua fraksi akan aklamasi mendukung. Pencalonan Budi Gunawan akan mulus," tutur Ridlwan di Jakarta, Jumat, 2 September.

Ridlwan menilai isu transparansi yang sering dilekatkan terhadap Budi Gunawan sudah selesai, sehingga semua fraksi akan menerimanya sebagai Kepala BIN. Budi Gunawan juga dipandang sebagai sosok yang memiliki kelebihan, yakni pintar merangkul semua kalangan. Hal ini akan membantu tugas-tugasnya pada masa depan.

Di sisi lain, Ridlwan memperkirakan, kehadiran Budi Gunawan mungkin saja akan menimbulkan gejolak dalam internal BIN. Mengingat Budi Gunawan memiliki latar belakang bukan intelijen. "Bagi sebagian kalangan di dalam, ini agak membingungkan. Tapi, bagaimanapun, ini kan sudah pilihan Presiden," ucap Ridlwan.

AHMAD FAIZ | ANTARA




Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

8 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

9 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

10 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

12 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

14 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

16 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya