Empat Provinsi Ini Dinilai Paling Rawan Saat Pemilu  

Reporter

Senin, 29 Agustus 2016 14:16 WIB

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan terdapat empat daerah yang memiliki tingkat kerawanan pemilu tertinggi. "Yang paling tinggi adalah Aceh, Banten, dan Papua Barat," kata Muhammad di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Muhammad menjelaskan, pengukuran tingkat kerawanan pada hasil akhir menggunakan Analytical Hieratchy Process. Menurut dia, metode ini bekerja dengan membandingkan secara berpasangan satu wilayah untuk setiap indikator.

"Ada tiga aspek yang diukur dari penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi," ujarnya.

Berdasarkan hasil akhir IKP 2017, Papua Barat memiliki skor akhir 3,37 dalam dimensi penyelenggaraan. Pada dimensi kontestasi, skornya 2,91 dan dimensi partisipasinya 2,66. Muhammad menjelaskan, terdapat interval kerawanan sedang 2,00-2,99 dan kategori rawan tinggi 3,00-5,00.

Selain itu, Provinsi Aceh memiliki dimensi tingkat kerawanan pada penyelenggaraan 3,26, dimensi kontestasi 3,12, dan dimensi partisipasi 3,00. Untuk Provinsi Banten, dimensi kerawanan pada aspek kontestasi 3,70. Pada dimensi penyelenggaraan berskor 3,13 dan kerawanan pada dimensi partisipasi dengan skor 2,23.

Adapun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan hasil IKP bukan penilaian permanen. "Justru kalau di daerah punya indeks tinggi, kita harus bersyukur ada waktu untuk mengantisipasi pelemahan itu," tuturnya.

Wiranto mengajak daerah dengan tingkat kerawanan tinggi tidak berkecil hati. Namun IKP harus menjadi pegangan karena telah dilandasi proses ilmiah. "Ini harus jadi dorongan untuk mengeliminasi kerawanan itu," ucap Wiranto.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

22 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

8 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya