Jokowi Lantik Anggota KPU Pengganti Husni Kamil Manik

Senin, 29 Agustus 2016 07:45 WIB

Hasyim Asy'ari, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. undip.ac.id

TEMPO.CO, Semarang - Presiden Joko Widodo hari ini, Senin, 29 Agustus 2016, akan melantik Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, ini menggantikan posisi Husni Kamil Manik yang meninggal pada Juli lalu.

“Bismillah, saya siap dilantik,” kata Hasyim saat dihubungi Tempo, Senin, 29 Agustus 2016. Rencananya, pelantikan Hasyim dilakukan pada pukul 10.00 di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pelantikan Hasyim sebagai anggota KPU sempat tertunda. Semula, dia akan dilantik pada Kamis, 25 Agustus, pukul 14.00 WIB. Namun pelantikan tersebut batal karena KPU ada agenda rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah dilantik, Hasyim mengaku akan langsung beradaptasi untuk persiapan agenda-agenda KPU di antaranya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak pada 2017. “Termasuk di dalamnya mematangkan regulasi berupa peraturan KPU,” kata Hasyim.

Selain itu, Hasyim mengatakan akan segera menjalankan misi bersama komisioner KPU lainnya untuk mengendalikan, mengkoordinasi, dan menyupervisi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2017. "Saya akan segera menyesuaikan dinamika dan ritme kerja KPU," katanya.

Adapun latar belakang pendidikan Hasyim adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (lulus 1995); magister ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta (lulus 1998); gelar doktor dari Sosiologi Politik, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (lulus 2012). Hasyim juga pernah menjabat Komandan Banser Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah (2014-2018).

ROFIUDDIN

Berita terkait

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

39 menit lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

46 menit lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

2 jam lalu

Presiden Jokowi Dorong Hilirisasi untuk Stabilkan Harga Jagung

Harga Jagung di tingkat petani anjlok saat panen raya. Presiden Jokowi mendorong hilirisasi untuk menstabilkan harga.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

9 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

10 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

12 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

12 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

12 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

12 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

13 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya