TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Benny Ramdhani membeberkan pengeluaran lembaganya. Menurut dia, jumlah anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kinerja.

Menurut Benny, setiap anggota DPD menghabiskan Rp 2,5 miliar per tahun. Penggunaan uang itu di antaranya untuk masa reses, rapat, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan kunjungan ke daerah. Bahkan ada fasilitas dua kali pergi ke luar negeri setiap tahun.

Namun ia mengaku kinerja anggota lembaganya tidak terlihat. Faktor penyebab utama, kata dia, kewenangan yang terbatas. "Rakyat telah sia-sia membayar DPD," kata dia di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

Benny merasa seperti menikmati uang haram. Sebab, gaji yang diterimanya dari rakyat belum bisa mewakili kepentingan rakyat dari daerah. Ia pun mendesak Dewan Perwakilan Rakyat agar mau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 supaya kewenangan DPD bisa lebih vokal.

Benny mengistilahkan DPD seperti belum jelas jenis kelaminnya. Dia membandingkan DPD dengan DPR. Menurut dia, DPR memiliki kekuasaan dan kewenangan yang jelas, seperti pemerintah yang merupakan lembaga eksekutif. Apabila DPR diibaratkan sebagai laki-laki, dan eksekutif sebagai perempuan, DPD masih belum ada kejelasan. “DPD ini patut dipertanyakan jenis kelaminnya.”

DANANG FIRMANTO

Baca Juga:
Bos Sedayu Group Aguan Minta KPK Cabut Pencekalannya
Kasus Nur Alam, KPK Cegah Direktur PT Billy Indonesia
Bukti Tak Kuat, Bagir Manan: Hakim Wajib Bebaskan Jessica