TEMPO.CO, Jakarta - Gencarnya program pembangunan di bidang infrastruktur membuat Presiden Joko Widodo menerima kritik tajam dari budayawan. Dalam rapat tertutup di Galeri Nasional Jakarta, para budayawan menilai Presiden Joko Widodo sudah lupa dengan program-program pembangunan kebudayaan.

"Infrastruktur kebudayaan sekarang ini sangat tidak diperhatikan, meski Presiden pada akhirnya sadar setelah mendapat masukan dari kami," ujar sastrawan Radhar Panca Dahana di Galeri Nasional, Selasa, 23 Agustus 2016.

Radhar berujar, ada banyak contoh lembaga kebudayaan yang minim perhatian pemerintah. Salah satunya perpustakaan atau pusat dokumentasi sastra HB Jassin, yang koleksinya tidak terawat, bahkan berakhir mengenaskan.

Contoh lain, kata ia, adalah Taman Ismail Marzuki, yang orientasi pengembangannya sudah menyimpang dari nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Saat kebudayaan Indonesia lebih butuh perhatian, menurut Radhar, tempat-tempat budaya, seperti Taman Ismail Marzuki, malah mulai lebih banyak memperkenalkan budaya negara lain. "Sudah kekurangan anggaran, orientasinya pun keliru," ujar Radhar, menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh sastrawan penulis Ronggeng Dukuh Paruk, Ahmad Tohari. Tohari berujar, pengembangan atau kebijakan yang lebih mengarah ke sastra pun kurang. Walhasil, terjadi krisis kesusastraan yang ditandai dengan kurangnya buku-buku sastra berkualitas, rendahnya minat baca terhadap karya sastra, dan daya serap terhadap sastra rendah.

"Negara harus hadir, mungkin dengan cara yang agak darurat. Langkah awal bisa dengan mulai memberikan buku-buku sastra ke siswa-siswi," ujar Tohari. Langkah lebih lanjutnya bisa juga memperbaiki kurikulum pelajaran bahasa Indonesia dengan penekanan bidang sastra.

"Malah seharusnya, pelajaran bahasa Indonesia melekat ke pelajaran sastra juga. Sastra mengajarkan karakter," ujar Tohari, menjelaskan.

Presiden Jokowi mengakui pemerintahannya terlalu sering bicara infrastruktur yang "keras" sehingga lupa dengan yang "lunak", yaitu kebudayaan. Karena itu, ia menerima kritik atau masukan yang diberikan para budayawan tersebut.

Untuk memperbaiki "kelalaiannya" itu, Presiden Joko Widodo berjanji akan mulai menyentuh program-program kebudayaan. Langkah awal ialah menjangkau hal-hal yang sifatnya makro, seperti pembangunan pusat budaya di wilayah non-urban. "Apa pun itu, perlu ada keseimbangan. Jangan kita terus bicara ekonomi, politik, karena ada sisi budaya yang harus kita perhatikan," ujarnya.

Dalam pertemuan hari ini, hadir sejumlah budayawan selain Radhar dan Tohari. Beberapa di antaranya Franz Magnis Suseno, Djaduk Ferianto, Butet Kertaradjasa, Arswendo Atmowiloto, Susanto, dan lain-lain. Sementara itu, pejabat yang hadir adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Kepala Bekraf Triawan Munaf, minus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

ISTMAN MP