Kapolri Tito: Polisi Jangan Jadi Hama Masyarakat

Reporter

Selasa, 23 Agustus 2016 17:40 WIB

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) menjalani proses penganugerahan gelar kehormatan di Markas Polda Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, 23 Agutus 2016. Tito Karnavian dianugerahi gelar kehormatan kerajaan Bone dengan nama La Makkasau Daeng Palallo. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi tidak boleh menjadi momok bagi masyarakat. Polisi, kata Tito, tidak boleh menjadi layaknya hama yang membikin resah masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat bilang 'itu ada penyakit datang' kalau melihat polisi," kata Tito saat memberi pengarahan kepada perwira di jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Selasa 23 Agustus 2016.

Menurut Tito, image dan perilaku polisi yang buruk harus segera dihilangkan. Dia tidak menampik bila masih ada polisi yang kerap memalak masyarakat. "Berhentilah jadi tukang palak dan tukang peras," kata Tito.

Tito menuturkan sudah saatnya polisi membangun trust publik. Menurut dia, satu-satunya cara mempertahankan marwah korps Bhayangkara adalah mempertaruhkan kepercayaan masyarakat.


Baca: Jokowi Sebut Jaksa dan Polisi Sering Tak Patuhi Perintahnya

Polisi, ujar Tito, harus meraih dukungan dan restu publik. Tanpa itu, kinerja polisi tidak akan pernah mendapat simpati masyarakat. "Sejak Polri mandiri 16 tahun lalu, kurva kepercayaan publik terus menurun. Bagaimana cara kita mengubah keadaan itu sekarang?," imbuh dia.

Tito juga menyinggung penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh Kepolisian. Menurut dia, masih ada penyidik yang terlalu berbeli-belit dalam mengangkat kasus. "Padahal ujung-ujungnya mereka minta duit. Masyarakat dijadikan ATM. Saya akan langsung copot pejabat polisi yang mentalnya seperti ini," ucap dia.

Tito tidak menutup mata terhadap masih adanya perilaku korup anak buahnya. Menurut Tito banyak masyarakat mengeluh karena polisi sering minta uang, bertindak arogan dan mudah melakukan kekerasan. "Semua pejabat Polri harus mengisi laporan harta kekayaan. Semua harus jelas sumbernya," kata dia.

Tito melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejak Ahad 21 Agustus 2016. Di Sulawesi Barat, Tito meresmikan pembentukan kepolisian daerah.

ABDUL RAHMAN

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

8 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

11 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

14 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

15 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

16 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

19 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

20 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

23 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya