TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada sekaligus mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas, Fahmi Radhi, menganggap kalangan profesional lebih tepat mengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden Joko Widodo disarankan tak memilih pengisi posisi yang ditinggalkan Arcandra Tahar itu dari orang yang berlatar belakang partai politik.
"Jangan partisan,” kata Fahmi dalam diskusi "Geger Arcandra" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016. “Kementerian ESDM itu anggarannya di APBN relatif kecil. Tapi yang diputuskan triliunan rupiah. Sayangnya, Pak Satya Yudha (Wakil Ketua Komisi Energi DPR) dan Pak Kurtubi (anggota Komisi Energi DPR) orang partai.”
Satya Yudha, yang disebut disokong Partai Golkar, dan Kurtubi, yang disokong Partai NasDem, masuk bursa calon Menteri Energi. Sama halnya kedua nama itu, Arcandra masih berpeluang menjadi menteri kembali, meski Presiden telah memberhentikan secara terhormat Arcandra hanya dalam masa kerja 20 hari. Arcandra memiliki dua kewarganegaraan, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Karena Indonesia tidak menganut sistem dwikewarganegaraan, status warga negara Indonesia milik Arcandra otomatis hilang.
Fahmi menganggap terlalu riskan apabila Jokowi menunjuk Menteri ESDM dari kalangan partai. "Contohnya Jero Wacik. Dalam sistem kepartaian di Indonesia kan ketua partai harus punya uang banyak. Karena itu, harus benar-benar profesional. Dia harus merdeka betul dalam hal pengambilan keputusan karena menyangkut kekayaan alam yang begitu besar."
Selain itu, menurut Fahmi, Menteri ESDM harus berintegritas serta memiliki jiwa kebangsaan. "Kontrak Freeport berakhir pada 2021. Kalau menteri yang memutuskan tidak punya jiwa kebangsaan, dengan mudah Freeport akan diperpanjang lebih untuk kepentingan segelintir orang dibanding kepentingan rakyat," dia menuturkan.
Fahmi mengatakan Menteri ESDM yang baru harus mengembalikan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bagi rakyat, bukan bagi investor. "Hampir sebagian besar sektor mineral dan batu bara serta minyak dan gas dikuasai asing. Menteri yang baru harus bisa mengembalikan kekayaan alam bagi rakyat, bukan bagi pemburu rente," katanya.
Adapun anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Kurtubi, mengaku tak berminat. "Saya tidak berambisi menjadi menteri. Saya merasa terhormat sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat. Izinkan saya menyelesaikan ini sampai lima tahun," ujar politikus dari Partai NasDem tersebut dalam diskusi "Geger Arcandra" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 20 Agustus 2016.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi
20 Februari 2024
Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.
Baca SelengkapnyaLuhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet
26 Januari 2024
Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.
Baca SelengkapnyaJokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri
7 Oktober 2023
"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.
Baca SelengkapnyaRUPS PLN: Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo Komisaris Utama dan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar Komisaris Independen
20 September 2023
Pengangkatan dua komisaris dan satu direksi baru PLN ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar Rabu, 20 September 2023.
Baca SelengkapnyaDiundang Jokowi ke Istana di Tengah Isu Reshuffle, Hary Tanoe: Bicara Macam-macam
16 Mei 2023
Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Hary Tanoesoedibjo temui Jokowi di tengah isu reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaKata Jokowi dan Surya Paloh Soal Isu Reshuffle Menteri NasDem Buntut Hubungan yang Renggang
16 Mei 2023
Jokowi dan Surya Paloh buka suara soal kemungkinan adanya reshuffle menteri dari NasDem.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Bilang Tak Ada Agenda di Istana Presiden pada Rabu Ini
1 Februari 2023
Mahfud Md mengatakan tidak ada undangan dari Presiden kepada dirinya untuk datang ke Istana Jakarta, Rabu.
Baca SelengkapnyaDi Tengah Isu Reshuffle, Plt Ketum PPP Bertemu Jokowi di Istana Pekan Lalu
30 Januari 2023
Jokowi masih memberikan jawaban yang sama ketika ditanya soal reshuffle.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Kian Santer, KSP Moeldoko: Aduh Aku Masih Belum Tahu
25 Januari 2023
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku tidak tahu dan enggan berkomentar banyak terkait adanya reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaDiisukan Bakal Jadi Menteri Jokowi, FX Hadi Rudyatmo: Jadi Ceritanya Begini..
4 Januari 2023
FX Hadi Rudyatmo menegaskan pertemuannya dengan Jokowi itu tidak membahas politik, partai, pemerintahan.
Baca Selengkapnya