TEMPO.CO, Jakarta - KPK dan Polri sepakat melakukan investigasi bersama sejumlah kasus korupsi. "Kita juga sepakat untuk melakukan joint investigation. Jadi investigasi bersama dalam beberapa kasus tertentu yang kita anggap penting," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2016.

Tito didampingi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono; Wakil Kabareskrim Inspektur Jenderal Arief Sulistyanto; Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar; mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, yang juga menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indriyanto Seno Adji; dan sejumlah pejabat teras Polri lainnya.

Mereka diterima oleh pimpinan KPK, antara lain Ketua KPK Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Basaria Panjaitan. "Kita prioritaskan kepada bukan hanya sektor pengeluaran uang negara seperti kebocoran-kebocoran di instansi dan daerah, tapi kami juga sepakat mendukung pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari kebocoran di sektor penerimaan negara, misalnya pajak, bea-cukai, BUMN, dan lain-lain," kata Tito.

Menurut Tito, kedua lembaga perlu saling bekerja sama karena, baik KPK dan Polri, mempunyai sejumlah kelebihan. "Kami perlu kekuatan KPK karena banyak kelebihannya. Kita akan menyampaikan kepada KPK kemudian setelah itu KPK akan membantu personel-personel untuk supervisi, bahkan (membantu) anggaran," katanya.

Selain itu, menurut Tito, KPK mempunyai kelebihan citra yang sangat positif, kekuatan dan kewenangan yang kuat. Saat ini, setidaknya ada 72 anggota polisi yang menjadi penyidik di KPK, tapi sembilan orang di antara mereka sudah pensiun dan tidak lagi menjadi polisi. "Misalnya sejumlah anggota KPK didukung oleh kekuatan dari kepolisian sehingga akhirnya bisa bergerak bersama dan kita bisa tuntaskan kasus-kasus penting yang ada di negara ini. Kita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan," tambah Tito.

Salah satu kelebihan KPK, menurut Tito, adalah soal anggaran dan kultur internal yang sudah sangat baik. "Sekaligus posisi politik KPK kuat. Di sisi lain Polri kelemahannya di bidang anggaran kemudian budaya organisasinya masih perlu diperbaiki. Tapi kelebihannya, Polri punya jaringan luas sekali, SDM banyak sampai 430 ribu orang. Sebaliknya bila KPK yang menginisiasi penyelidikan dan butuh bantuan personel polisi dalam rangka penindakan dan lain lain, kita siap mendukung," katanya.

ANTARA