TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik adalah institusi politik yang paling tidak dipercaya menurut survei terbaru yang dikeluarkannya. "Parpol dan DPR tidak pernah naik kelas tingkat kepercayaannya sejak 2002," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta, Ahad, 14 Agustus 2016.

DPR mendapatkan 53 persen kepercayaan publik, sedangkan partai politik hanya 46 persen. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka sebanyak 1.220 sampel responden yang dipilih secara acak dan telah memiliki hak pilih. Margin of error 2,9 persen.

Hasil survei itu dirilis pasca-kocok ulang kabinet Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Indikator Politik Indonesia menyurvei sisi kepercayaan sepuluh institusi politik.

Presiden dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan dua institusi yang paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan 89 dan 88 persen. Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi justru berada di posisi ketiga dengan nilai 82 persen.

"Ada sedikit perubahan. KPK agak turun dibanding survei sebelumnya, meski berada di posisi tiga teratas," ujar Burhanuddin. Biasanya, dalam survei Indikator Politik, KPK berada di posisi pertama atau kedua.

Sedangkan Polri mendapat kepercayaan 73 persen, pegawai negeri 68 persen, pengadilan 64 persen, kejaksaan 61 persen, dan DPD 54 persen.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan bukan hal yang mengejutkan bila DPR dan partai politik mendapatkan tingkat kepercayaan terendah. "Bukankah hasil yang sama sudah berkali-kali dirilis?" ujarnya saat dihubungi.

Menurut Hendrawan, hasil ini harus dijadikan tantangan buat DPR dan parpol. Sebab, lembaga politik dipersepsi publik sebagai hulu semua permasalahan bangsa. Ia menuturkan hal ini juga menjadi indikasi kalau masyarakat belum siap menerima liberalisasi di bidang politik.

Adapun politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, berujar, survei ini memiliki tendensi menyudutkan DPR secara kelembagaan. "Kinerja belum maksimal kami akui, tapi kalau tidak dipercaya itu tak terbukti," tuturnya.

Alasannya, bila DPR tidak dipercaya, tiap anggota Dewan yang turun ke masyarakat akan ditolak.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani berujar, partai politik dan anggota DPR serta DPRD harus menjadikan survei ini tantangan untuk memperbaikinya. "Bagi DPR, jauhkan diri dari praktek KKN, sedangkan Parpol tingkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola partai."


AHMAD FAIZ