Mendikbud Tinjau Ulang Kebijakan Sekolah Gratis
Senin, 8 Agustus 2016 23:01 WIB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto
TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan meninjau ulang kebijakan sekolah gratis yang dianggap sering kali menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan. "Sekolah gratis bukan berarti mematikan partisipasi masyarakat," kata Mendikbud Muhadjir Effendy setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, 8 AGustus 2016.BACA: Mendikbud Usulkan Full Day School, Ini Alasannya Kak Seto Minta Full Day School DIpertimbangkan Lagi Selanjutnya Mendikbud yang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Jawa Timur itu akan membuka partisipasi masyarakat di sekolah. "Biar nanti masyarakat yang menentukan sendiri, terutama lembaga seperti komite sekolah akan kami perkuat lagi," kata Muhadjir. Pihaknya juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyampaikan bahwa saat ini kurikulum pendidikan 2013 yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2013 masih dilaksanakan di sekolah-sekolah. "Iya, kurikulum 2103 masih jalan terus. Tidak ada alasan bagi sekolah untuk tidak menerapkan kurikulum tersebut," ujarnya.ANTARA
Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan
1 hari lalu
Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024, Muhadjir Effendy: Bencana Bukan Urusan Sembarangan
Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Sumatera Barat bisa mencanangkan sadar bencana setiap harinya dalam puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana 2024.
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres
6 hari lalu
Menko PMK Muhadjir Effendy Harap MK Hasilkan Putusan Terbaik dalam Sengketa Pilpres
Muhadjir mengatakan, putusan terbaik perlu dibuat karena MK merupakan lembaga hukum tertinggi. Keputusan MK juga tidak bisa diganggu gugat.
Baca Selengkapnya
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
14 hari lalu
Faisal Basri Blak-blakan Kritik 3 Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres: Mereka Hanya Baca Pidato Kenegaraan
Faisal Basri menanggapi kesaksian empat menteri Presiden Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Tiga di antaranya disebut hanya membaca pidato.
Baca Selengkapnya
Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya
15 hari lalu
Diskon Tarif Tol Trans Jawa Arus Mudik dan Arus Balik Sampai Kapan? Catat Tanggal dan Ruas Jalan Tolnya
Batas waktu diskon tarif Tol Trans Jawa untuka rus mudik dan arus balik, sampai kapan dan di ruas jalan tol mana saja?
Baca Selengkapnya
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK
21 hari lalu
Riwayat Pendidikan 4 Menteri Jokowi yang Beri Keterangan Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK
Ini pendidikan terakhir 4 menteri Jokowi yang dipanggil MK pada sidang sengketa pilpres: Sri Mulyani, Risma, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos
22 hari lalu
Ketua MK Tegur Muhadjir karena Bela Jokowi soal Bagi-bagi Bansos
Menko PMK Muhadjir sempat kena tegur Hakim MK karena dianggap memberikan pembelaan untuk program bansos yang dilakukan Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral
22 hari lalu
Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Muhadjir Sebut Tak Ada Pejabat 100 Persen Netral
Muhadjir Effendy menyatakan tidak ada pejabat yang netral karena setiap orang memiliki preferensi dan tendensi politik.
Baca Selengkapnya
Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?
23 hari lalu
Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?
Empat menteri tampil di sidang sengketa pilpres menjelaskan tentang bansos Jokowi, yang dianggap tim hukum Anies dan Ganjar menguntungkan Prabowo
Baca Selengkapnya
Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK
23 hari lalu
Begini Kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy Saat Sidang Sengketa Pilpres atau PHPU di MK
Keempat Menteri Jokowi bicara di sidang sengketa Pilpres atau PHPU di MK. Apa kata Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Risma, Muhadjir Effendy?
Baca Selengkapnya
Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR
23 hari lalu
Muhadjir Effendy Sebut Anggaran Rp 496,8 Triliun untuk Perlinsos Sudah Disetujui DPR
Muhadjir Effendy menyebut program perlinsos ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
21 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu