Peraturan Daerah Tak Boleh Bertentangan dengan Ideologi Negara
Reporter
Editor
Sabtu, 24 Juni 2006 13:59 WIB
TEMPO Interaktif, Denpasar:Mantan Ketua MPR RI Amin Rais menegaskan keberadaan peraturan-peraturan daerah yang dianggap sebagai turunan dari Syariah Islam tergantung keputusan legistatif di masing-masing daerah."Seperti di Aceh yang 90 persen anggota DPRD-nya menghendaki, ya wajar saja," katanya usai menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Bali, Sabtu.Pada prinsipnya, kata dia, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. "Kalau bertentangan harus dibatalkan," tegasnya.Pembuatan peraturan, menurut Amien, harus melalui proses yang demokratis tanpa ada pemaksaan pada kelompok-kelompok yang berbeda pendapat.Dia menambahkan, daerah seperti Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu bisa saja meminta peraturan dareah merupakan turunan dari ajaran-ajaran Hindu.Hal itu tidak akan membahayakan bagi Pancasila karena hanya beberapa daerah tertentu saja yang memiliki karakteristik khusus.Rofiqi Hasan
Program ini menjadi bukti komitmen PT Pegadaian dalam upaya penerapan TPB/SDGs empat tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kapasitas guru dan manajemen Sekolah.
Gempa Magnitudo 5,4 di Kepulauan Seribu, Dampak Pergerakan Intraslab Lempeng Indo-Australia
1 hari lalu
Gempa Magnitudo 5,4 di Kepulauan Seribu, Dampak Pergerakan Intraslab Lempeng Indo-Australia
TEMPO, Jakarta- Pada Rabu 15 Mei 2024 pukul 16.42.56 WIB wilayah Kepulauan Seribu, diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4
