Reklamasi Pantai Makassar, Walhi Sulsel Ajukan Banding

Reporter

Jumat, 5 Agustus 2016 14:51 WIB

Pembangunan proyek Central Point of Indonesia (CPI) dilihat dari Pantai Losari, Makassar, Selasa, 20 Oktober 2015. Kawasan dengan luas total 600 hektar ini direncanakan akan dibangun pusat bisnis dan pemerintahan, kawasan hiburan, hotel hotel kelas dunia yang dilengkapi dengan lapangan golf dengan view ke laut lepas. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Makassar - Kuasa hukum Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan, Abdul Azis menyatakan telah melayangkan surat pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap gugatan reklamasi pantai Makassar yang dijadikan kawasan Center Point of Indonesia (CPI).


Menurut Azis, setelah menyatakan banding, segera disusul penyerahan memori atau materi banding ke PTUN Makassar, yang dilakukan pekan depan. "Pekan depan kami akan mengajukan materi banding," katanya kepada Tempo, Jumat, 5 Agustus 2016.


Azis menegaskan, pihaknya tetap mempersoalkan alasan majelis hakim PTUN Makassar yang menolak gugatan dengan alasan telah kedaluarsa. Ia menilai majelis hakim mencermati perkara itu dari sisi formil. "Kalau mau menelaah secara materil, gugatan itu pasti diterima," ujarnya.


Pada 28 Juli lalu, dua dari tiga orang majelis hakim PTUN Makassar menyatakan gugatan Walhi telah melewati batas waktu 90 hari setelah diterbitkan izin lokasi reklamasi dan izin reklamasi oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada 2013.


Majelis hakim juga berpendapat, tidak ada kepentingan publik yang diwakili Walhi dalam gugatan itu. Proyek reklamasi seluas 157 hektare itu disebut tidak akan mencemari lingkugan dan tidak merusakan ekosistem yang ada di laut.


Advertising
Advertising

Azis mengatakan, pihaknya juga akan menyertakan pendapat satu orang anggota majelis hakim yang mengabulkan gugatan Walhi. Hakim itu menyatakan reklamasi untuk proyek CPI itu akan merusak lingkungan hidup.


Reklamasi CPI juga dilaporkan oleh Komite Pemantau Legislatif Indonesia (Kopel) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Wakil Direktur Kopel, Herman, mengatakan belum ada perkembangan yang signifikan dari KPK terhadap laporan itu. "Kami masih tunggu perkembangan dan langkah nyata dari KPK," ucap Herman.


Penanggung jawab proyek CPI, Soeprapto Budi Santoso, mengatakan pasca gugatan itu, pihaknya langsung mempersiapkan jalannya reklamasi. Tapi ia menolak menjelaskan hal-hal yang mulai dilakukan saat ini. "Secepatnya reklamasi dimulai," tuturnya.


Soeprapto menjelaskan, hingga akhir tahun ini di sekitar lokasi reklamasi harus sudah kelihatan adanya pasir putih. Pasir itu akan terbentang tepat berharapan dengan anjungan Pantai Losari.


ABDUL RAHMAN



Berita terkait

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

44 hari lalu

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

54 hari lalu

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

17 Februari 2024

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.

Baca Selengkapnya

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.

Baca Selengkapnya

Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

25 Agustus 2023

Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

Walhi Jawa Barat menilai penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat lambat.

Baca Selengkapnya

Kata Walhi dan Greenpeace saat Diajak KKP Gabung Jadi Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

2 Juni 2023

Kata Walhi dan Greenpeace saat Diajak KKP Gabung Jadi Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

Walhi dan Greenpeace buka suara soal ajakan KKP gabung jadi tim kajian ekspor pasir laut. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

24 Februari 2023

Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan Surya Darmadi.

Baca Selengkapnya

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

31 Januari 2023

Walhi Ajak Pilih Pemimpin Peduli Lingkungan

Ekonomi nusantara bisa menjadi solusi untuk menjawab dua krisis besar saat ini yaitu ketimpangan dalam kesejahteraan dan krisis lingkungan.

Baca Selengkapnya