Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri usai mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Joko Widodo mengumumkan 13 nama perombakan di kabinet Kerja sisa masa jabatan periode 2014-2019. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah optimistis penggantian sejumlah menteri akan membuat kinerja Kabinet Kerja semakin solid.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung meyakini ini karena proses pemilihan menteri-menteri betul-betul datang dari Presiden dan Wakil Presiden. "Presiden yakin akan solid," kata dia di kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Jumat, 29 Juli 2016.
Kehadiran sosok seperti Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Arcandra Tahar (Menteri ESDM), dan Budi Karya (Menteri Perhubungan) akan membuat koordinasi semakin mudah. Pada masa mendatang, ucap Pramono, pelemahan ekonomi global akan menjadi tantangan, khususnya bagi menteri-menteri yang berada di pos ekonomi.
Dengan pengalaman yang sudah dimiliki, Pramono melanjutkan, kehadiran menteri baru dinilai bisa langsung mengikuti ritme kinerja Presiden Jokowi. Sebab itu, seusai pengumuman reshuffle, Presiden Jokowi langsung menggelar sidang paripurna kabinet. "Karena sudah tidak ada lagi waktu menteri untuk belajar," kata dia.
Di sisi lain, kendati ada menteri yang berasal dari partai politik, Pramono menilai mereka mempunyai latar belakang profesional di bidangnya masing-masing. Ihwal penunjukan Wiranto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Pramono menuturkan, hal itu sudah menjadi pertimbangan Presiden. Menurut dia, penanganan persoalan hak asasi manusia bisa ditangani.
Rabu lalu, Presiden Jokowi mengumumkan susunan baru menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Sebanyak empat menteri lama mengalami pergeseran posisi dan sembilan menteri baru bergabung dalam Kabinet Kerja.
