Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya mengevaluasi menteri-menteri yang membawahi masalah ekonomi dan hukum. Hal ini diperlukan bila presiden hendak melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet jilid dua.
Kinerja menteri di sektor ekonomi dan hukum, menurut Fadli, saat ini masih belum memberikan kepuasan bagi masyarakat. Ia meminta presiden memikirkannya. "Saya kira itu concern-nya, kalau (sektor) politik itu relatif," kata Fadli kepada Tempo di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.
Politikus Partai Gerindra ini menuturkan sebagai penggantinya, presiden harus menunjuk orang yang terbaik di bidangnya agar kinerjanya maksimal. "Bisa profesional atau dari kalangan partai politik," ujarnya.
Meski begitu, keputusan pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Sebabnya, Fadli berharap Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang tepat. "Jangan sampai reshuffle memberi masalah baru," tuturnya.
Isu reshuffle kembali mengemuka sejak Juni lalu. Hal ini diduga dampak bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional ke kubu pemerintah. Belakangan bahkan beredar larangan bagi para menteri untuk keluar kota Jakarta selama sepekan ini.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.
