Ruhut Sebut Ramadhan Pohan Kerap Dikejar Debt Collector  

Reporter

Rabu, 20 Juli 2016 12:57 WIB

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, dan arlojinya. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ruhut Sitompul mengatakan koleganya, sesama politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, sering dikejar penagih utang atau debt collector sejak kalah dalam pemilihan Wali Kota Medan tahun lalu. Meski begitu, kata Ruhut, Ramadhan pernah berterus terang kepadanya tidak pernah merasa berutang kepada siapa pun.

Menurut Ruhut, Ramadhan ditagih oleh penyandang dananya saat maju pemilihan Wali Kota Medan. "Dia kalah, disuruh bayar utang," katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016. Anggota Komisi Hukum DPR ini mendapat informasi dari Ramadhan jika bantuan dana yang diterimanya tidak disertai dengan pernyataan tertulis.

Ia mengatakan partainya tidak akan mengintervensi kasus yang sedang menimpa Ramadhan. Dia mengatakan sudah ada pakta integritas yang diteken kader Demokrat. Bila menghadapi masalah pribadi, diselesaikan tanpa intervensi partai.

Ruhut berujar, Ramadhan sempat mengiriminya pesan saat anggota polisi menjemputnya, Selasa malam, 19 Juli 2016. "Bang, aku di Cikini, ada reserse dari Polda Sumut. Tolong abang telepon balik Kapolda (Sumut)," kata Ruhut menirukan pernyataan Ramadhan.

Ruhut kemudian meminta Ramadhan menghadapi masalahnya tersebut. "Kalau tidak salah, kenapa tidak dihadapi saja? Hormati kepolisian," ucapnya.

Dia menambahkan, siapa pun yang sudah berstatus sebagai tersangka, partai tidak segan memberhentikannya.

AHMAD FAIZ


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya