Sidang Suap Reklamasi, Geng STOP dari DPRD DKI Jadi Saksi  

Reporter

Rabu, 20 Juli 2016 11:16 WIB

(Ki-ka) Ongen Sangaji, Selamet Nurdin, Prasetyo Edi Marsudi dan Mohamad Taufik.

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan Ariesman Widjaja dan Trinanda Prihantoro, terdakwa suap reklamasi, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, 20 Juli 2016.

Pada sidang hari ini, jaksa penuntut umum kembali menghadirkan saksi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Mereka adalah Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, Mohamad Sangaji, dan Selamat Nurdin. Belakangan, mereka disebut sebagai geng STOP di kalangan dewan. Nama STOP berasal dari huruf depan masing-masing, yaitu Selamat, Taufik, Ongen (Sangaji), dan Prasetio.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa menghadirkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Dalam sidang itu, tersangka penerima suap reklamasi tersebut membenarkan adanya pertemuan yang dihadiri empat pimpinan dewan DKI yang menjadi saksi dalam sidang hari ini dengan pengembang reklamasi, yaitu Ariesman dan Presiden Direktur Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma.

Sanusi membeberkan dalam pertemuan itu mereka menyinggung soal pembahasan rancangan peraturan daerah reklamasi. "Saya menangkap mereka meminta agar prosesnya tidak bertele-tele," ujar Sanusi saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 18 Juli 2016.

Sesuai dengan keterangan Sanusi dalam berita acara pemeriksaan, ia mengatakan anggota dewan yang hadir dalam pertemuan itu bersedia membantu pengembang meloloskan raperda reklamasi.

Jaksa KPK, Ali Fikri, lantas mengkonfirmasi keterangannya di dalam BAP kepada Sanusi. "Dalam BAP, saudara menyatakan saat pertemuan di rumah Aguan dibicarakan komitmen anggota DPRD untuk membantu pengembang meluluskan raperda dan komitmen waktu penyelesaian, ini bagaimana?" ucap Ali.

Menjawab pertanyaan Ali, Sanusi mengaku hanya mendengarkan keluhan dari pengembang. Sebab, pembahasan raperda di dewan sudah memakan waktu yang lama. Sementara itu, sudah ada pulau yang direklamasi oleh pengembang.



MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.

Baca Selengkapnya

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca Selengkapnya

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.

Baca Selengkapnya

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.

Baca Selengkapnya