Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
TEMPO.CO, Yogyakarta - Barisan relawan pengusung pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Garin Nugroho-Rommy Harianto, Jogja Independent (Joint), mengakui upaya pengumpulan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan calon independen dalam Pilkada Yogyakarta bakal sulit tercapai.
Dari syarat minimal jumlah KTP yang ditetapkan KPU sebanyak 27 ribu, Joint baru mengumpulkan 3.918 sampai akhir Juni. Adapun sisa waktu sebelum pendaftaran pasangan calon independen pada 6-7 Agustus 2016 tinggal kurang dari sebulan.
"Kami realistis, pengumpulan KTP minimal 27 ribu itu sulit terpenuhi," ujar koordinator Joint, Yustina Neni, Selasa 19 Juli 2016.
Menurut Neni proses pengumpulan KTP bahkan sempatterhenti karena terbentur libur Lebaran dan belum diteruskan lagi hingga awal pekan ini. "Sebagian besar relawan adalah mahasiswa, mereka masih pulang kampung," ujar Neni.
Neni mengaku telah mempersiapkan rencana berikutnya bila target KTP tidak terpenuhi. Joint tetap mendukung Garin-Rommy jika mereka dipinang oleh partai politik. "Yang kami dukung independensinya," ujar Neni.
Joint juga tak turut campur soal partai politik yang akan dipilih Garin maupun Rommy sebagai kendaraan politiknya. "Kami justru senang jika mas Garin atau Rommy bisa dipinang parpol, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan," ujarnya.
Saat ini, setidaknya sudah ada dua partai politik yang membuka peluang untuk berkolaborasi dengan sutradara film itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasional Demokrat. Garin maupun Rommy belum dapat dikonfirmasi mengenai kemungkinan gagalnya mereka maju menjadi calon Gubernur dari jalur perseorangan.
Bakal calon wali kota dari jalur independen lainnya, Arif Nurcahyo, mengaku belum menyerah. "Kami tak akan lempar handuk sekarang, pengumpulan KTP jalan terus dan kami optimistis bisa mencapai syarat minimal," ujar Arif.
Arif mengklaim, KTP yang dikumpulkan relawannya telah mencapai 13 ribu. "Kami tetap membuka komunikasi dengan partai, tapi keputusan bergabung atau tidak dengan partai tetap setelah akhir Juli," ujarnya.
Arif yang sedang mengajukan pensiun dini dari perwira aktif di Mabes Polri itu mengatakan masih banyak kantong-kantong KTP yang belum disentuh, yakni keluarga polisi dan para pensiunan. "Mundur sekarang, bagi saya adalah pertanggungjawaban moral kepada penyumbang KTP," ujarnya.
