Suap Reklamasi, Sanusi Beberkan Isi Pertemuan di Rumah Aguan  

Reporter

Senin, 18 Juli 2016 22:45 WIB

Mohamad Sanusi memasuki gedung sebelum pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, di Jakarta, 5 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Mohamad Sanusi, mengatakan pertemuan pimpinan DPRD di rumah pemimpin Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan, membahas soal rancangan peraturan daerah tentang reklamasi.

"Saya ditelepon abang saya, Pak Taufik, pada Desember. Pak Taufik minta saya untuk hadir," katanya saat menjadi saksi untuk pemimpin Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 18 Juli 2016.

Sanusi mengungkapkan, saat ia tiba di sana, sudah ada anggota DPRD lain yang berkumpul. Mereka adalah Prasetio Edi Marsudi, Mohamad Taufik, Mohamad Sangaji, Slamet Nurdin, Ariesman, dan Aguan.

"Pertama, saya tidak tahu agendanya apa," tutur Sanusi. "Tapi, saat datang di teras belakang, ada juga menyinggung surat gubernur DKI mengenai pembahasan raperda pantura tersebut."

Dalam pertemuan itu, Sanusi diminta menjelaskan mekanisme pembahasan raperda. Ia dipilih karena dalam pertemuan itu hanya dia dan Slamet yang merupakan anggota lama DPRD.

Menurut Sanusi, pertemuan itu mengindikasikan adanya keinginan dari pengembang agar pembahasan raperda dipercepat. "Saya menangkap mereka (pengembang) meminta prosesnya tidak bertele-tele," ucapnya.

Anggota DPRD pun disebut bersedia membantu pengembang meluluskan raperda. Informasi ini tertuang dalam BAP Sanusi Nomor 7. Jaksa KPK Ali Fikri kemudian mengkonfirmasi kepada Sanusi.

"Dalam BAP, Saudara menyatakan pada pertemuan di rumah Aguan dibicarakan komitmen anggota DPRD untuk membantu pengembang meluluskan raperda dan komitmen waktu penyelesaian, ini bagaimana?" ucap Ali.

Sanusi menjawab saat itu dia hanya mendengarkan keluhan dari pengembang. Sebab, pembahasan raperda di Dewan sudah memakan waktu yang lama. Sementara itu, sudah ada pulau yang direklamasi oleh salah satu pengembang.

MAYA AYU PUSPITASARI


Berita terkait

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

19 Juni 2023

Lukas Enembe akan Jalani Sidang Dakwaan Hari Ini

Lukas Enembe seharusnya menjalani sidang pertama pada Senin, 12 Juni 2023. Namun ia sakit, lalu meminta hadir langsung di pengadilan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

12 Juni 2023

Pengacara Ungkap Alasan Lukas Enembe Ngotot Mau Sidang Offline

Pengacara Lukas, Otto Cornelis Kaligis, mengatakan kliennya ingin masyarakat melihat bahwa Lukas Enembe memang betulan sakit.

Baca Selengkapnya

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

2 Maret 2023

Berkas Tahap II Diserahkan, Lima Tersangka Korupsi Impor Garam Segera Jalani Sidang

Lima tersangka kasus korupsi impor garam segera akan menghadapi sidang. Penyerahan berkas tahap 2 telah dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

18 September 2022

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.

Baca Selengkapnya

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca Selengkapnya

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.

Baca Selengkapnya

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.

Baca Selengkapnya