TEMPO.CO, Bandung - Ketua Harian Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengungkapkan data terbaru tentang penderita HIV/AIDS. Berdasarkan data itu ternyata kelompok ibu rumah tangga dua kali lipat jumlahnya dibanding kelompok wanita pekerja seks komersial (PSK).

“Jumlah kumulatif kelompok HIV/AIDS pada ibu rumah tangga 812 kasus sedangkan wanita pekerja seks 366 kasus,” kata Iwa selepas penandatanganan kerjasama dengan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS kabupaten/kota di Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Jumat, 15 Juli 2016.

Iwa mengatakan, jumlah penderita HIV/AIDS pada anak usia 0-14 tahun di Jawa Barat juga mengalami peningkatan. “Sampai 2015 ditemukan 213 kasus. Dengan berdampak pada kelompok ibu rumah tangga dan anak ini akan berdampak pada kualitas kesehatan di Jawa Barat kalau tidak segera dicegah,” kata dia.

Menurut Iwa, naiknya jumlah penderita HIV/AIDS pada kelompok ibu dan anak mengikuti pergeseran tren penularan penyakit tersebut. Pada rentang 1987-1997 di Jawa Barat lebih banyak ditemukan pada kelompok homoseksual. Lalu pada rentang 1997-2007 dominan pada kelompok pengguna jarum suntik karena penyalahgunaan narkoba.

“Tahun 2007 sampai sekarang penularan lebih banyak ditemukan pada kelompok heteroseksual. Pola penularan itu menyebabkan penularan HIV/AIDS tidak hanya terjadi pada kelompok yang berisiko tinggi,” kata dia.

Iwa mengatakan, hingga saat ini Jawa Barat masih berada di peringkat empat nasional untuk kasus HIV sejak kasus penyakit itu ditemukan di Bali tahun 1987. Di Indonesia sendiri hingga 2015 tercatat kasus HIV mencapai 191.073 orang.

Jawa Barat berada di peringkat keempat dari temuan jumlah kasus HIV di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Papua. “Di provinsi Jawa Barat sejak tahun 1989 sampai Desember 2015 telah mencapai 20.295 kasus HIV, hampir 10 persen kasus nasional,” kata dia.

Iwa mengatakan, pada temuan kasus penderita AIDS di Jawa Barat pada periode yang sama mencapai 6.220 orang setara 8 persen dari kasus nasional. Hingga 2015 jumlah penderita AIDS di Indonesia mencapai 77.112 orang. Jawa Barat berada di peringkat 6 nasional untuk jumlah kasus AIDS itu setelah Jawa Timur, DKI Jakarta, Papua, Bali, dan Jawa Tengah.

Menurut Iwa, penandatanganan kerjasama yang dilakukan dengan semua organisasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di 25 kabupaten/kota di Jawa Barat itu untuk memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran penyakit itu. Pemerintah provinsi menghibahkan tahun ini Rp 16 miliar untuk membantu organisasi KPA kabupaten/kota dan kelompok masyarakat untuk program pencegahan penyebaran penyakit itu. “Lebih baik mencegah dari pada terjadi,” kata dia.

Iwa berharap upaya pencegahan penyebaran penyakit itu lebih efektif dengan keberadaan wakil bupati dan wakil walikota sebagai ketua organisasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di daerah. “Wakil bupati dan wakil walikota bisa mendorong Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, termasuk masyarakat untuk melakukan upaya preventif penyebaran penyakit ini,” kata dia.

Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Jawa Barat Iman Teja Resmana mengatakan, temuan di lapangan menunjukkan kelompok ibu rumah tangga dan anak meningkat. “Kalau pekerja seks komersial kita bisa data sehingga kita bisa melakukan pendampingan, pengetahuan komprehensif mereka meningkat sehingga lebih aware untuk menjaga agar jangan sampai terpapar. Kalau ibu rumah tangga ini efek dari kelompok laki-laki berisiko tinggi yang mengakses pekerja seks,” kata dia di Bandung, Jumat, 15 Juli 2016.

Iman mengatakan, temuan kasus HIV/AIDS di Jawa Barat mayoritas tersebar di wilayah Bandung Raya, disusul kabupaten/kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta, serta wilayah pantura. Sementara wilayah Jawa Barat di bagian selatan relatif lebih sedikit.

Kendati demikian, Iman mengatakan, Pangandaran sebagai daerah otonom baru mulai mendapati kasus penyakit itu. “Karena Pangandaran wilayah baru, KPA kita belum aktif di sana. Data resmi di sana belum ada, tapi kasus AIDS sudah muncul 5 kasus, tapi itu kesadaran sendiri melaporkan, ktia belum periksa, belum dilaksanakan penjangkauan,” kata dia.

AHMAD FIKRI