TEMPO.CO, Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan proyek pembangunan tol Trans Sumatera untuk wilayah Aceh akan dimulai akhir tahun ini. Saat ini Pemerintah Aceh sedang fokus pada pembebasan lahan.

“Untuk dana pembebasan lahan sampai infrastruktur semuanya akan dibiayai pemerintah pusat, kita hanya diminta untuk membebaskan lahan,” ujar Zaini, Rabu, 13 Juli 2016, setelah mengadakan pertemuan dengan sejumlah bupati.

Pertemuan itu digelar untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Aceh terkait pembebasan lahan di setiap kabupaten/kota untuk pembangunan tol Trans Sumatera di wilayah Aceh saat meresmian PLTMG Arun di Lhokseumawe, Juni lalu.

Proyek jalan bebas hambatan Trans Sumatera akan dibangun mulai dari Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

Para bupati/wali kota telah sepakat untuk mendukung penuh proyek pembangunan tol itu dan akan segera berkoordinasi terkait proses pembebasan lahan.

Zaini mengatakan rencana awal pembangunan tol Trans Sumatera hanya sampai ke wilayah Sumatara Utara, tapi setelah dilakukan berbagai upaya dengan pemerintah pusat, Presiden Jokowi berjanji untuk membangun tol Trans Sumatra sampai ke Aceh. "Jika proses pembebasan lahan berjalan lancar, pembangunan dapat dimulai akhir tahun 2016."

Kepala Dinas Cipta Karya, Rizal Aswandi, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pusat untuk penetapan lokasi pembangunan tol tersebut. Jika penetapan lokasi sudah jelas dan sudah disetujui oleh Gubernur, tim berkoordinasi dengan kabupaten/kota masing-masing untuk membebaskan lahan.

“Jadi nanti akan ada tim dari provinsi dan kabupaten/kota, dan Badan Pertanahan Nasional untuk pembebasan lahan,” kata Rizal.

Total panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun sampai perbatasan Aceh-Sumatera Utara tersebut sepanjang 412,77 kilometer. Luas lahan yang harus dibebaskan diperkirakan mencapai 4.000 hektare lebih.

ADI WARSIDI