TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mendorong pemerintah Indonesia menjadi mediator konflik Laut Cina Selatan pasca-putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Menurut Ade, konflik Laut Cina Selatan akan berdampak pada aktivitas ekonomi banyak negara di kawasan tersebut.

"Harus ada pembicaraan serius, terutama oleh Kementerian Luar Negeri, untuk mendorong pembicaraan serius di antara negara yang berkepentingan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2016.

Ade tak mau persoalan putusan arbitrase Laut Cina Selatan menimbulkan pertentangan baru. Pertentangan atau konflik kawasan tersebut, kata dia, tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi kawasan. "Karena ini dampaknya luar biasa," ujarnya.

Ade berpendapat konflik Laut Cina Selatan bukanlah persoalan mudah dan bukan hanya berpatokan pada hukum internasional. Menurut dia, harus ada diplomasi antarnegara yang berkaitan dengan Laut Cina Selatan.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag, Belanda, menolak klaim Cina atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Ini terjadi karena pengadilan mendapati minimnya bukti sejarah yang mendukung klaim sepihak pemerintah Cina. (Baca: Filipina Menangi Klaim Laut Cina Selatan)

Laman BBC, pada Selasa kemarin, menuliskan bahwa pengadilan menyatakan pemerintah Cina telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Filipina merupakan pihak yang mengajukan gugatan untuk menentang klaim Cina sejak 2013. Namun Cina menolak putusan tersebut. (Baca: Cina Tolak Putusan Arbitrase Soal Laut Cina Selatan)

ARKHELAUS W