Jokowi Tak Anggap Transportasi Umum Jadi Solusi Atasi Macet

Reporter

Selasa, 5 Juli 2016 11:10 WIB

Antrean kendaraan mengular di tol Pejagan ke arah pintu keluar Brebes Timur, Jawa Tengah, 1 Juli 2016. Para pemudik mengalami kemacetan di jalan tol yang baru diresmikan tersebut hingga berjam-jam. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Padang - Presiden Joko Widodo tidak menyinggung transportasi umum yang massal dan cepat sebagai solusi mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur pantai utara Jawa pada saat mudik Lebaran.

Hingga Selasa, 5 Juli 2016, kemacetan masih terjadi. Rute Jakarta-Tegal yang seharusnya bisa ditempuh dalam 7 jam, akibat kemacetan di Brebes Timur memakan waktu 24 jam, bahkan lebih.

Menurut Jokowi, kemacetan yang parah yang terjadi sejak Sabtu, 3 Juli 2016 karena terbatasnya kapasitas jalan di pantai utara (pantura). "Kami ngerti, kapasitas terbastas. Kemudian datang mobil satu juta lebih di pantura itu," kata Jokowi usai menunaikan salat Tarawih di Masjid Nurul Iman Kota Padang, Sumatera Barat, Senin malam 4 Juli 2016.

Kata Jokowi, kemacetan parah itu bisa diselesaikan jika jalur tol Brebes-Pemalang dan Batang-Semarang bisa tersambung. Sehingga, tiba di Semarang, banyak pilihan jalur yang bisa dipilih pemudik. "Kalau memang tersambung Brebes-Pemalang-Batang-Semarang tak akan seperti itu," ujarnya

Jalan tol Pemalang – Batang dan Batang-Semarang merupakan bagian jaringan jalan tol Trans Jawa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur nasional.

Jalan tol tersebut mampu memberikan andil yang cukup signifikan dalam melayani pergerakan manusia, barang dan jasa khususnya di jalur Pantai Utara Jawa Tengah.

Panjang ruas tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang masing-masing adalah 39,2 kilometer dan 75 kilometer dan konstruksi keduanya ditargetkan rampung dalam dua tahun kedepan. Total investasi untuk kedua ruas tol tersebut mencapai Rp 15,85 triliun.

Direktur Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai pemerintahan Joko Widodo gagal total menangani kemacetan pada mudik Lebaran 2016. Ia menganggap para pemudik bersusah payah sampai ke kampung halamannya, terutama pemudik yang menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sudah semestinya pejabat yang bertanggung jawab dalam mudik 2016 ini mundur dari jabatannya karena terbukti secara nyata gagal total dalam mengorganisasi pemudik tahun 2016," kata Uchok melalui siaran pers kepada wartawan, Senin, 4 Juli 2016.

Menurut dia, masyarakat yang ingin mudik ke kampung halaman terjebak macet berpuluh-puluh jam. Ia mengasumsikan bahan bakar minyak untuk 2,4 juta kendaraan bisa menghabiskan alokasi anggaran untuk membeli bensin sebesar Rp 1,3 triliun untuk per hari.

"Uang transportasi yang membengkak hingga kesehatan para pemudik yang terganggu semestinya menggugah pemerintah untuk hadir," ujar Uchok.

Ia mengatakan, mirisnya lagi, di tengah rakyat susah di jalan untuk mudik, putera Jokowi membagikan video adu panco dengan Jokowi. "Ini tindakan yang tak patut, yang seolah mengejek rakyat yang bersusah payah untuk mudik ke kampung halaman," ucapnya.

Menurut dia, rakyat sudah jenuh dengan tontotan yang tak memiliki makna bagi rakyat. "Tolong hentikan gimmick-gimmick palsu yang tak memberi arti apa-apa bagi rakyat itu. Jokowi mestinya sadar dan sensitif," ujar Uchok. "Katanya merakyat, nasib rakyat yang berpuluh-puluh jam di jalan saja tak paham."

Ia menilai alokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan untuk kegiatan mudik relatif besar. Seperti anggaran untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian disediakan Rp 9,9 miliar dan Rp 100,1 miliar untuk subsidi angkutan kereta api. Lalu untuk Direkorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar Rp 27,6 miliar.

ANDRI EL FARUQI | REZKI ALVIONITASARI



Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

19 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

20 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya