Kembalikan Uang Transportasi, Fadli Zon Dinilai Akui Kesalahan

Reporter

Kamis, 30 Juni 2016 13:14 WIB

Aktivis ICW Donal Fariz melaporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam ke MKD atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2016. TEMPO /Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan sikap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon yang mengembalikan uang transportasi penjemputan anaknya, Shafa Sabila, sudah tepat. Hal tersebut, ucap Donal, menandakan jika Fadli telah mengakui kesalahannya. "Saya tidak menyebut itu penghinaan," ujar Donal di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2016.

Baca juga: Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus


Donal menuturkan pengembalian uang transportasi tersebut bukan berarti permasalahan telah usai. Sebab, kata dia, penggunaan fasilitas negara oleh keluarga anggota DPR dianggap menyalahi etik. "Ada proses etik yang harus diuji."

Menurut Donal, klarifikasi Fadli penting untuk diuji di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Hal itu agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Kamis pagi ini, Donal melaporkan Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri DPR, Rachel Maryam, ke MKD atas dugaan menggunakan fasilitas penjemputan dari Konsulat Jenderal RI di luar negeri. Kedua anggota Dewan dianggap menyalahi kode etik karena fasilitas tersebut digunakan bukan dalam rangka tugas negara.

Fadli membantah menginstruksikan Sekretariat Jenderal DPR membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan bagi anaknya ke KJRI New York. "Jadi secara pribadi, saya juga tidak mengetahui pengiriman surat dari Setjen DPR RI kepada KJRI New York," ujar Fadli, Selasa, 28 Juni 2016.

Senin lalu, beredar surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan Shafa Nabila yang akan berkunjung ke New York. Ia akan mengikuti kegiatan Stagedoor Manor Camp 2016. Dalam surat itu, tercantum pula jadwal dan rute penerbangan Shafa.

AHMAD FAIZ

Baca juga:
Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus

Ditangkap KPK, Ini Profil Politikus Demokrat Putu Sudiartana





Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya