TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Ad Hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tengah mencari 13 aktivis prodemokrasi yang hilang pada 1997-1998. “Empat orang di antaranya hilang pada saat kerusuhan Mei 1998,” kata ketua tim ad hoc, Ruswiati Suryasaputra, dalam keterangan pers di Galeri Cemara, Jakarta, kemarin.Mereka adalah Petrus Bima Anugrah (aktivis Partai Rakyat Demokratik, Herman Hendrawan (PRD), Suyat (PRD), Wiji Thukul (PRD), Yani Afri (PDI Pro-Mega), Sonny (PDI Pro-Mega), Dedi Hamdun (PPP), Noval Al Katiri (Mega Bintang), Ismail (supir Dedi Hamdun), M Yusuf, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdul Nasser. Empat orang terakhir hilang ketika kerusuhan Mei 1998. Menurut Ruswiyati, timnya telah memperoleh kepastian bahwa mayat yang ditemukan di hutan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, pada 1998 adalah Gilang, aktivis PRD Solo.Endang Purwanti
Berita terkait
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaPenyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto
29 Maret 2017
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.
Baca SelengkapnyaMassa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP
13 Maret 2017
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Baca SelengkapnyaKontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya
13 Februari 2017
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi
3 Februari 2017
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung
3 Februari 2017
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman
2 Februari 2017
Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.
Baca SelengkapnyaDilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan
2 Februari 2017
Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.
Baca Selengkapnya
