Calon Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian bersiap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 23 Juni 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Tito Karnavian tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia ini mengatakan terorisme menjadi salah satu fokus utamanya. Mantan Kepala Detasemen Khusus Antiteror 88 itu mengaku akan terus menjalankan Operasi Tinombala di Poso.
"Sampai kelompok Santoso berhasil dilumpuhkan," ucap Tito di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.
Selain itu, dia akan membentuk satuan tugas untuk mengatasi paham radikal, terutama yang mendukung Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Tito menambahkan, ia akan menguatkan kerja sama dengan pihak Imigrasi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dia juga akan berupaya mencegah simpatisan ISIS berangkat ke Suriah. "Dan menangkap simpatisan yang kembali ke Indonesia," tuturnya.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, meminta Tito mengklarifikasi dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama ia menjabat Kepala Densus 88.
Adapun anggota Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi, mengatakan, selama ini, pemberantasan terorisme terkesan berlebihan. Sebab, biasanya polisi bersenjata lengkap dan berlapis-lapis saat melakukan operasi penangkapan terduga teroris. "Padahal targetnya kadang cuma satu orang," ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, meminta Tito mengedepankan metode criminal justice system dalam memerangi terorisme yang mengedepankan penegakan hukum dan menghormati hak asasi manusia. "Dulu seperti zaman Kapolri Dai Bachtiar," tuturnya.
