Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan fraksinya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). "Kami hormatilah keputusan tersebut, memang kewenangannya itu kan domainnya Presiden," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
Anggota Komisi Hukum DPR, kata Arsul, mengatakan pihaknya bakal melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan. Inilah yang bakal menentukan apakah Tito layak sebagai Kapolri. "Fit and proper test itulah yang nanti akan menentukannya, itu saja," katanya.
Fraksi PPP, ujar Arsul, akan melihat visi dan misi dari setiap calon yang diajukan. Menurut dia, pendekatan calon Kapolri akan menjadi perhatiannya. "Kalau Pak Badrodin kan fit and proper test-nya bicara tentang keadilan restoratif," kata Arsul.
Arsul pun mengatakan dengan penunjukan Tito, tidak bakal membuat organisasi polisi goyah. "Polri itu organisasi yang sudah well-settled, siapa pun yang jadi Kapolri terlepas dari angkatannya itu pasti akan diterima," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan telah menerima kunjungan Menteri Sekretaris Negara Pratikno Rabu pagi ini. Kunjungan itu terkait dengan usulan calon Kapolri oleh Presiden Joko Widodo.
Tito saat ini masih menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1987. Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang.
