Kejaksaan Mojokerto Selidiki Kutipan Dana Hibah oleh DPRD

Reporter

Senin, 13 Juni 2016 20:17 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Mojokerto - Kejaksaan Negeri Mojokerto menyelidiki kutipan fee oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto atas pencairan dana bantuan sosial dan hibah tahun 2015 melalui mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat (jasmas).

Kejaksaan masih mengumpulkan keterangan ihwal penganggaran sampai dana tersebut dicairkan. "Pejabat pemerintah daerah, penerima dana, dan anggota DPRD akan kami panggil," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mojokerto Oktario Hutapea, Senin, 13 Juni 2016.

Kejaksaan telah melayangkan surat panggilan untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Mojokerto dan Sekretaris DPRD Kabupaten Mojokerto. "Namun yang bersangkutan berhalangan hadir dan akan kami panggil ulang," kata Oktario.

Secara bertahap, menurut Oktario, Kejaksaan sedang meminta keterangan sejumlah orang, lembaga, dan kelompok masyarakat penerima dana bansos maupun hibah. "Setiap hari ada pemeriksaan," katanya.

Atas laporan salah satu lembaga swadaya, Kejaksaan melakukan penyelidikan karena diduga ada modus suap melalui fee yang diterima oleh anggota Dewan sebagai imbalan atas penerimaan dana tersebut.

Prosedur pencairannya ialah kelompok masyarakat penerima dana bansos dan hibah mengajukan permohonan bantuan baik melalui proses jasmas melalui DPRD maupun langsung ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Meski pengajuannya langsung ke SKPD, namun pencairannya tetap harus melalui rekomendasi Dewan.

Belum diketahui berapa besar fee yang diterima oleh anggota DPRD atas pencairan dana tersebut. Yang jelas, setiap anggota DPRD mendapat jatah anggaran dana bansos dan hibah melalui jasmas Rp 600 juta. Jika ditotal dengan 50 anggota DPRD Kabupaten Mojokerto termasuk unsur pimpinan, maka jumlah anggaran mencapai Rp 30 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi membantah ada fee dibalik pencairan dana bansos dan hibah dari jasmas. "Pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan diberikan pada konstituen yang membutuhkan melalui proposal yang diajukan. Saya kira tidak ada (fee)," kata Ismail.

Ismail menambahkan bahwa proses pengajuan sampai pencairan dana juga melalui verifikasi yang ketat. "Yang penting kami memberikan kontribusi terkait adanya jasmas sudah kita sampaikan berdasarakan kesepakanatan eksekutif dan legislatif," ujar Ismail.

ISHOMUDDIN

Berita terkait

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

1 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

32 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

40 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

43 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

48 hari lalu

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

57 hari lalu

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

57 hari lalu

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

59 hari lalu

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.

Baca Selengkapnya

MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

1 Maret 2024

MK Perbolehkan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Maju Pilkada Tanpa Perlu Mengundurkan Diri

MK menyatakan calon anggota DPR, DPD dan DPRD tetap boleh maju pilkada tanpa perlu mengundurkan diri sebagai anggota Dewan.

Baca Selengkapnya