TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mendesak para tokoh nasional agar satu kata dalam merespon masalah hukum Soeharto. Mereka berpendapat, pengadilan terhadap bekas presiden itu harus jalan terus. “Kalaupun mati, Soeharto tetap tersangka," kata Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI, Yusuf, seusai bertemu dengan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soejogoeritno di gedung MPR/DPR, Jakarta, hari ini.Menurut dia, silang pendapat para tokoh nasional iakan mengaburkan substansi penyelesaian kasus hukum atas penguasa orde baru itu. BEM UI juga sudah bertemu Ketua MPR Hidayat Nurwahid untuk meminta ketegasan lembaga itu menegakkan Ketetapan MPR 1998 tentang pengusutan kasu korupsi, termasuk kepada Soeharto dan kroninya. Tapi, Hidayat menyatakan MPR tak memiliki kewenangan lagi untuk menegakkan ketetapan itu. "Kami hanya bisa meminta para pihak yang terkait untuk melaksanakan," ujarnya menirukan pernyataan Hidayat.BEM UI juga mendesak DPR agar berani bersikap tegas terhadap pemerintah yang menyeret Soeharto ke pengadilan. "Kalau pemerintah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tak mampu mengadili Soeharto, turun saja dari jabatannya," ucap Yusuf. Soetardjo didampingi Ketua Komisi Hukum, Trimedya Panjaitan, keduanya dari PDI Perjuangan, menyatakan setuju Soeharto diadili. Soetardjo berjanji, DPR akan mengundang Jaksa Agung lagi untuk membahas surat penghentian pengusutan atas Soeharto yang dikeluarkan Jaksa Agung.Raden Rachmadi