Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dalam konferensi pers terkait beredarnya informasi dirinya yang menampar sopir di Bandung, 21 Maret 2016. Kang Emil mengatakan hanya memegang dagu seorang sopir. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Bandung- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menggelar rapat bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Bandung, Pembinaan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, serta beberapa perwakilan gereja, Kamis, 9 Juni 2016.
Rapat yang digelar di Pendapa Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, ini membahas dugaan pemerasan terhadap gereja yang dilakukan sebuah organisasi kemasyarakatan. "Saya hari ini melakukan pertemuan untuk mencari fakta-fakta yang perlu kami telusuri," katanya.
Ridwan memastikan pemerasan terhadap gereja tersebut tidak terjadi. Dugaan pemerasan mencuat karena ada gereja yang dituding tidak memiliki izin mendirikan bangunan. "Urusan perizinan gereja ini pada dasarnya sudah selesai. Sesuai dengan prosedur, sudah ada rekomendasi dari mana-mana," ucapnya.
Kalaupun memang ada upaya pemerasan oleh ormas tertentu, kata Ridwan, pelakunya adalah perorangan. "Sifatnya memanfaatkan situasi, improvisasi oknum-oknum di lapangan dari anggota ormas. Itu bukan kebijakan (ormas)," ujarnya.
Ridwan menuturkan pihaknya tidak pernah mempersulit izin mendirikan gereja. Menurut dia, perizinan gereja diatur surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri. "Asal prosedurnya diikuti, Pemkot Bandung pasti membela. Kalau prosedurnya benar, IMB-nya keluar," tuturnya.
Ridwan menuturkan Kota Bandung sangat terbuka dan memberi keleluasaan beribadah untuk agama apa pun. "Ini adalah negeri demokrasi, selama tidak merusak dan melanggar hak orang lain," ujarnya.
Pembina Masyarakat Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Minda Sirait mengaku telah melakukan penelusuran. Hasilnya, dugaan pemerasan tersebut tidak terbukti. "Kami mendapati bahwa sebenarnya teman-teman dari ormas tersebut ingin menjembatani. Sudah diluruskan informasi itu ternyata ada salah paham, ada persoalan komunikasi," ucapnya.
Minda berharap pihak gereja bisa menjalin komunikasi intensif bersama Kementerian Agama untuk meminimalkan adanya konflik sosial di masyarakat. "Kalau dari pihak gereja atau siapa pun ada yang tidak enak terdengar, bisa disampaikan langsung kepada kami," ujarnya.
